PEKANBARU, datariau.com - Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PDI Perjuangan, Zulkardi, menyoroti masih belum meratanya pembangunan, khususnya infrastruktur jalan dan drainase lingkungan di kawasan pinggiran Kota Pekanbaru.
Hal itu disampaikannya saat diwawancarai datariau.com di Gedung DPRD Kota Pekanbaru, Senin (7/9/2026). Zulkardi mengatakan, persoalan ketimpangan pembangunan tersebut banyak ditemukan berdasarkan hasil reses yang dilakukannya selama dua tahun terakhir di daerah pemilihannya (Dapil) 2 yang meliputi Rumbai, Rumbai Barat, dan Rumbai Timur.
"Pembangunan yang tidak merata ini saya alami sendiri. Saya dari Dapil 2, Rumbai, Rumbai Barat, dan Rumbai Timur. Sering sekali di tempat pinggiran, jalan lingkungan dan drainase lingkungan ketinggalan pembangunannya," ujar Zulkardi.
Baca juga:dr. Meiza Soroti Dua Tahun DPRD Pekanbaru: Aspirasi Reses dan Pokir Banyak Tidak Terealisasi
Menurutnya, reses menjadi salah satu sarana bagi anggota DPRD untuk turun langsung menemui masyarakat dan mendengarkan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Dari kegiatan tersebut, ia menemukan masih banyak aspirasi masyarakat di wilayah pinggiran yang belum mendapatkan perhatian dalam pembangunan.
Ia mencontohkan kondisi jalan lingkungan di kawasan Palas, tepatnya di Pastoran. Jalan tersebut memiliki lebar sekitar empat meter dengan panjang kurang lebih 200 meter dan menjadi akses penghubung antardesa.
"Ini yang disampaikan masyarakat saat kami reses. Mereka menyampaikan keluhan bukan hanya soal jalan protokol atau jalan akses yang besar, tetapi jalan lingkungan yang langsung mereka gunakan setiap hari," katanya.
Zulkardi menyebut persoalan serupa juga ditemukan di sejumlah kawasan lainnya, seperti Okura, Muara Fajar, Meranti Pandak dan berbagai wilayah pelosok lainnya. Menurut dia, hampir di setiap kelurahan masih terdapat kawasan yang pembangunan infrastrukturnya belum tersentuh secara optimal.
"Hampir di seluruh daerah pelosok seperti Rumbai, ada Okura, Muara Fajar, Meranti Pandak dan lainnya. Hampir di seluruh kelurahan di seluruh dapil itu kurang tersentuh pembangunan yang merata," ujarnya.
Baca juga:DPRD Pekanbaru Minta Pemko Akomodasi Hasil Reses, Dikky Suryadi: Jangan Tebang Pilih, Perhatikan Seluruh Aspirasi Masyarakat
Ia mengatakan, anggota DPRD Kota Pekanbaru sebenarnya telah menyuarakan berbagai aspirasi tersebut selama dua tahun terakhir. Aspirasi hasil reses juga telah dituangkan dalam pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dan diparipurnakan untuk kemudian menjadi usulan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru. Namun, menurut Zulkardi, banyak usulan tersebut belum direalisasikan.
"Pokok pikiran kami sudah diparipurnakan untuk menjadi usulan. Kami berharap Pemko Pekanbaru mengeksekusinya. Namun nyatanya pembangunan yang ada baru sebatas di tengah kota, sementara di pelosok yang langsung dirasakan masyarakat bawah masih terabaikan selama dua tahun ini," tegasnya.
Pertanyakan Realisasi Hasil Reses
Zulkardi juga mempertanyakan tindak lanjut terhadap hasil reses anggota DPRD. Ia menilai aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui wakil rakyat tidak seharusnya berhenti sebagai dokumen atau laporan administratif.
"Kita mempertanyakan hasil reses kami selama ini, kenapa tidak dikerjakan. Ketua TPAD juga tidak bisa menjawab saat kami pertanyakan ini. Ini yang kita sesalkan," ungkapnya.
Baca juga:Pemko Pekanbaru Diingatkan Laporan Reses DPRD Bukan Hanya Seremoni, Segera Direalisasikan!
Menurut Zulkardi, legislatif dan eksekutif semestinya berjalan beriringan serta saling menghormati dalam mewujudkan pembangunan yang merata.
Ia menegaskan, anggota DPRD telah menjalankan amanat untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, memperjuangkan dan mendorong agar aspirasi tersebut dapat direalisasikan.
"Kami DPRD ini disumpah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, memperjuangkan dan merealisasikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Tapi yang terjadi saat ini, sudah dua tahun kami menyuarakan, kami lihat percuma saja kami diberikan anggaran reses untuk turun ke masyarakat kalau hasil reses itu tidak dieksekusi," katanya.
Ia khawatir kegiatan reses pada akhirnya hanya menjadi agenda seremonial apabila hasilnya tidak ditindaklanjuti dalam bentuk pembangunan nyata.
"Seakan-akan hanya menjadi laporan seremonial saja. Padahal masyarakat menyampaikan langsung apa yang mereka butuhkan," tambahnya.
Soroti Silpa Rp250 Miliar
Selain persoalan pemerataan pembangunan, Zulkardi turut menyoroti besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Kota Pekanbaru tahun 2025 yang disebutnya mencapai sekitar Rp250 miliar.
Menurutnya, anggaran tersebut semestinya dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan merealisasikan aspirasi masyarakat yang telah masuk dalam sistem e-pokir dan terdaftar di Bappeda.
"Bayangkan tahun 2025 itu ada Silpa Rp250 miliar. Harusnya anggaran ini bisa direalisasikan untuk aspirasi masyarakat," ujarnya.
Baca juga:Paripurna Laporan Reses DPRD Pekanbaru Diwarnai Interupsi, Zainal Arifin Soroti Minimnya Kehadiran Kepala OPD
Zulkardi juga mengingatkan agar persoalan serapan anggaran menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia mengkhawatirkan rendahnya kemampuan merealisasikan anggaran dapat berdampak terhadap penilaian pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk terkait dukungan dana bagi hasil (DBH).
"Takutnya dengan Silpa ini pemerintah pusat tidak akan memberikan bantuan DBH kepada Pekanbaru karena dinilai tidak bisa menggunakan anggaran tersebut," katanya.
