Walikota Pekanbaru Tanya Guru "Yang Gaji Siapa?" DPRD: Uang APBD, Bukan Pribadi!

Admin
37.004 view
Walikota Pekanbaru Tanya Guru "Yang Gaji Siapa?" DPRD: Uang APBD, Bukan Pribadi!
PEKANBARU, datariau.com - Persoalan protes guru-guru sertifikasi terkait Perwako Nomor 7 tahun 2019 tantang Tunjangan Tambahan Penghasilan yang ditiadakan, membuat Walikota Pekanbaru Firdaus MT gerah, sebab dirinya merasa apa yang diprotes guru dan para komentator tidak pakai logika.

Komentator yang dimaksud yakni Anggota DPRD Kota Pekanbaru yang belakangan aktif mengomentari persoalan aksi seribuan guru tersebut, termasuk PGRI baik PGRI Pekanbaru maupun PGRI Riau.

Walikota menilai DPRD dan PGRI serta pihak yang mempersoalkan Perwako tersebut tidak memahami aturan, sebab menurut Walikota, dalam aturan tersebut sudah sangat jelas dan tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan maupun dipertanyakan. Walikota juga memastikan tidak akan merivisi maupun meninjau Perwako Nomor 7 tahun 2019 yang ditentang keras para guru sertifikasi di Pekanbaru.

Bahkan, Walikota Pekanbaru juga menyayangkan guru-guru yang merupakan panutan para peserta didik, memberikan contoh yang tidak bagus dengan turun ke jalan dan bersorak-sorak dalam aksi demo.

"Saya menyayangkan cara komunikasi guru-guru yang seharusnya menjadi contoh dan teladan, itu karakter yang tidak baik, meninggalkan sekolah, bersorak-sorak di jalan, mereka itu pegawai negeri, pembinanya siapa? yang menggajinya siapa? sangat tidak bijak," tegas Walikota Firdaus MT dalam wawancara dengan beberapa media di Kota Pekanbaru, kemarin.

Walikota juga minta Anggota DPRD dan pihak-pihak yang ikut berkomentar agar tidak terbawa emosi atau ambil panggung. Sebab, Walikota telah menembuskan surat kepada DPRD untuk dipelajari terkait Perwako tersebut.

"Sudah kami tembuskan surat, bagi dewan-dewan yang mengomentari itu tolong dipelajari, sekali lagi itu bukan kebijakan walikota, perwako nomor 7 hanya menegaskan regulasi pusat yang harus kita patuhi, kabupaten lain belum pak, tinggal nunggu waktu aja, itu kan tegas, terus kita bayar, kenak. Coba pakailah dengan logika, PGRI kota maupun provinsi begitu kah komunikasi yang baik, bukan membawa guru bersorak-sorak di jalan, jangan terbawa emosi atau ambil panggung. Cermati dengan baik baru komunikasi," kata Walikota.

Menanggapi statemen Walikota Pekanbaru ini, Anggota DPRD Kota Pekanbaru yang selama ini vokal dalam menyuarakan aspirasi para guru sertifikasi terhadap Perwako Nomor 7 tahun 2019 tersebut, Mulyadi menyayangkan pernyataan Walikota Pekanbaru yang terkesan emosional tersebut.

"Apa alasan Pemko, katanya ada edaran KPK, ada Permendagri, Permendiknas, mana? Tunjukkan ke kami, selama ini Perwako tersebut setahu saya tak pernah koordinasi dengan DPRD. Kawan-kawan Komisi III juga menanyakan itu," kata Mulyadi kepada datariau.com melalui selulernya, Ahad (17/3/2019).


Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Mulyadi AMd. (Foto: dok/datariau.com)

Dikatakan Politisi PKS ini, perkataan Walikota yang mengatakan cari panggung seharusnya tidak dilontarkan ke publik, karena terkesan asal komen. "Kita wakil rakyat wajib memperjuangkan aspirasi rakyat, sekarang ini para guru perlu didampingi dalam memperjuangkan hak mereka," tegas Mulyadi.

Bahkan sampai ada pertanyaan yang disampaikan Walikota saat wawancara dengan sejumlah media dan disiarkan di radio lokal di Kota Pekanbaru, tentang yang menggaji para guru PNS siapa, terkesan seperti Walikota menggunakan uang pribadi selama ini membayarkan hak para guru PNS tersebut.

"Gaji guru itu uang APBD, bukan pribadi. Ini kita dengar seperti uang pribadi Walikota selama ini menggaji para guru, padahal uang APBD. Kan sangat lucu sekali," pungkas Anggota Legislatif asal Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tersebut. (rik)