Kasus Korupsi Tower Internet Desa, 19 Kades di Rakit Kulim Inhu Harusnya Ikut Ditahan

Admin
2.606 view
Kasus Korupsi Tower Internet Desa, 19 Kades di Rakit Kulim Inhu Harusnya Ikut Ditahan
Ilustrasi

RENGAT, datariau.com - Setelah mendengarkan dari keterang beberapa saksi ahli kasus perkara korupsi pembangunan tower internet di 19 Desa Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Inhu, dinilai banyak ditemukan kejanggalan.

Mulai dari tidak adanya hasil audit dan penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 dengan kata "Dapat" yang sudah tidak dipakai dalam perkara kasus korupsi, dan kejanggalan lainnya yakni tidak ditahannya kepala desa selaku pengguna anggaran (PA).

"Keterangan saksi ahli BPKP dan saksi ahli hukum pidana pada sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru, seharusnya sebelum menetapkan Charfios Anwar sebagai terdakwa, Kejaksanan Negeri Rengat terlebih dahulu menahan 19 Kades, karena mereka adalah PA, sekalipun mereka tidak menikmati uang tersebut," terang Hensen, Sekjen LSM TOPAN RI yang ikut hadir dalam persidangan keterangan saksi ahli hukum pidana beberapa waktu lalu.

Dalam persidangan itu, kuasa hukum Charfios Anwar, Firdaus Basir SH MH sempat pertanyakan kepada saksi ahli hukum pidana Herdianto, apakah dalam kasus korupsi dengan terdakwa Charfios, kades harus dihadirkan dalam persidangan, dijawab bahwa seharusnya sebelum menetapkan terdakwa, terlebih dahulu penyidik periksa pengguna anggaran atau PA.

Di terangkan Hensen, dalam kasus korupsi tower ini kuat dugaan 19 kades di kecamatan Rakit Kulim terlibat. "Namun aneh hingga kini Kejari Rengat belum ada satu pun kades yang ditetapkan sebagai tersangka, ada apa ini," tanyanya.

Agar kasus ini terang dan jelas siapa yang bersalah dan siapa yang sebenarnya telah korupsi yang mengakibatkan kerugian uang negara, maka dalam waktu dekat 19 kades dan Camat Kecamatan Rakit Kulim akan segera dilaporkan ke Tipikor Polda Riau oleh LSM TOPAN RI ini.

Sebelumnya, sidang perkara korupsi pembangunan tower internet di 19 desa di Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu memasuki agenda sidang kedua di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Agenda sidang kedua yang digelar pada Selasa (26/9) ini adalah untuk mendengarkan eksepsi dari terdakwa, Charfios Anwar.

Dalam eksepsi itu, dijelaskan bahwa Kepala Desa yang merupakan penanggungjawab anggaran ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

Charfios melalui kuasa hukumnya, Dody Fernando menjelaskan keberatan terhadap sejumlah dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang sebelumnya.

Salah satunya adalah soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi tersebut belum jelas. "Kerugian negara tidak jelas atau kabur, berapa sebenarnya kerugian negara dan darimana Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghitung kerugian negara tersebut," kata Dody.

Sebelum ditetapkan tersangka, perhitungan kerugian negara itu harus jelas sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 25/PUU-XIV/2016) telah menghapus kata 'dapat' yang ada pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-undang (UU) Tipikor.

Dody melanjutkan perhitungan kerugian yang tidak jelas dalam perkara ini dikarenakan perhitungan itu tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dody berkata persoalan dalam perkara korupsi ini adalah dana yang digunakan untuk pembangunan tower Internet itu berasal dari alokasi dana desa. Dalam hal ini yang menjadi penanggungjawab anggaran adalah kepala desa (Kades).

"Sudah sepantasnya, para kades se Kecamatan Rakit Kulim didukan sebagai tersangka," kata Dody.

Namun dalam perkara ini hanya Charfios seorang yang merupakan fasilitator kecamatan ditetapkan sebagai terdakwa.

Oleh karena itu, Dody berharap sejumlah keberatan yang disampaikan tersebut diharapkan menjadi pertimbangan hakim.

Sebelum sampai kepada sidang perkara pokok, Charfios juga sempat mengajukan sidang praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Rengat. Namun seluruh permohonan Charfios ditolak oleh hakim PN Rengat.

Penulis
: Heri
Editor
: Agusri
Sumber
: Datariau.com
Tag: