PEKANBARU, datariau.com - Masyarakat menjadi resah atas terungkapnya kasus prostitusi online di Pekanbaru. Polisi diminta mengusut tuntas agar jelas siapa saja yang terlibat dalam bisnis haram itu.
"Katanya kan lebih 100 pekerja seks yang dikomersialkan melalui online itu dari kalangan mahasiswi yang ada di Pekanbaru. Tentu saya jadi khawatir karena putri saya kuliah di Pekanbaru," ujar H Usman, warga Kabupaten Kampar kepada datariau.com, Senin (19/10/2015).
Selain banyaknya melibatkan mahasiswa, para pelanggan mucikari juga disebut-sebut adalah para pejabat di Riau, maka ia meminta agar kasus ini harus diusut sampai tuntas karena telah mencoreng nama Kota Pekanbaru dan Riau yang selama ini dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi budaya dan agama Islam.
"Kalau memang ada pejabat yang tega melibatkan diri menjadi pelanggan mucikari biadab itu, maka kita ingin tahu juga siapa saja pejabat itu. Polisi jangan pandang bulu, harus diungkap, jangan mentang-mentang pejabat dia kebal hukum," tuturnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Ida Yulita Susanti juga meminta agar kasus tersebut jangan sampai terbenam dan tidak diungkap sampai ke akar-akarnya. Dikhawatirkan jika kasus ini tidak diusut sampai tuntas, maka polisi gagal memutus mata rantai prostitusi di Pekanbaru dan akan berkembang lagi.
"Kita apresiasi kerja pihak kepolisian yang sudah mengungkap kasus prostitusi online ini, tapi kita minta kasus ini dikuak sampai ke akar-akarnya, putuskan mata rantai prostitusi ini agar tidak mengancam moral generasi kita," kata Ida.
Namun, ketika disinggung mengenai adanya dugaan oknum pejabat yang menjadi pelanggan bisnis "lendir" tersebut, Ida menyerahkan hal itu menjadi kewenangan pihak kepolisian untuk mengungkapkan.
"Itu harus ada bukti hukumnya, yang jelas kita minta Polresta Pekanbaru segera merilis nama-nama oknum yang terlibat dalam kasus ini, biar jadi pelajaran, sekaligus menjadi cambuk generarasi muda," katanya.
Hikmah yang bisa diambil dari pengungkapan kasus ini, lanjutnya, adalah bahwa pembangunan moral itu memang sangat penting. Karena sungguh sangat disayangkan hal terjadi di daerah berbudaya Melayu dan mayoritas beragama Islam.
"Kita koreksi juga apa yang sudah terjadi di lingkungan kita, rumah kita, dunia pendidikan kita. Sehingga hal memalukan ini tidak terjadi di lingkungan kita," ujar politisi Partai Golkar ini.
Selain Ida, Mulyadi AMd, anggota DPRD Kota Pekanbaru politisi PKS sebelumnya juga sudah mengeluarkan pernyataan keras atas terkuaknya kasus prostitusi online ini
"Persoalan prostitusi apapun itu bentuknya harus diusut tuntas, jangan hangat-hangat tai ayam. Waktu diangkat jadi pemberitaan, polisi sibuk kerja, coba kalau nggak," cetus Anggota DPRD Pekanbaru.
Selain itu, dia juga menuding peristiwa tersebut adalah buntut dari lemahnya pengawasan dan tegaknya sebuah aturan oleh pemerintah dan berimbas pada merebaknya fasilitas-fasilitas yang bisa jadi sarang maksiak. Diantaranya karaoke keluarga dan bisnis perhotelan di Pekanbaru yang kian menjamur dan menyimpang dari perizinan.
"Seperti tempat karaoke keluarga, itu hanya modus saja karena dari kasus-kasus yang sudah terungkap rata-rata tempat itu malah jadi transaksi maksiat. Tambah lagi menjamurnya bisnir perhotelan, ada yang tarifnya hanya Rp100 hingga Rp175 ribu permalam, kalau begitu anak umur 15 tahun saja bisa nginap. Ini yang harus dievaluasi pemerintah kalau memang ingin menghapuskan kasus prostitusi di Pekanbaru yang ingin jadi kota madani ini," pungkasnya. (pwt)
