PEKANBARU, datariau.com - Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri SE MM, menyoroti persoalan sosial di Kota Pekanbaru yang hingga kini masih menjadi masalah yang belum tuntas. Mulai dari gelandangan dan pengemis (gepeng), pak ogah, manusia silver yang masih berkeliaran di sejumlah titik keramaian.
Menurut Azwendi, fenomena tersebut sudah sangat mengganggu wajah kota. Ia menyebut, selain masalah gepeng dan pak ogah di jalanan, kini juga muncul aktivitas prostitusi terselubung.
"Permsalahan sosial di Pekanbaru ini masih banyak. Kita masih melihat gepeng, pak ogah, dan manusia silver yang berkeliaran di jalanan. Ini sangat mengganggu. Tapi selain itu, ada hal lain yang juga harus jadi perhatian serius, yaitu tempat-tempat prostitusi di wilayah Kota Pekanbaru,” kata Azwendi, Kamis (30/10/2025).
Azwendi mencontohkan beberapa kawasan yang disebutnya menjadi lokasi aktivitas prostitusi terselubung. Diantaranya wilayah Jondul dan beberapa kawasan perkantoran serta pertokoan di Jalan Nangka, Arengka, dan Jalan SM Amin.
“Kami dapat info ada ruko-ruko yang dijadikan tempat prostitusi terselubung. Bahkan ada juga yang dijadikan tempat karaoke tanpa izin dan menyediakan pelayan wanita. Ini harus diselidiki dan ditindak tegas,” ungkapnya.
Azwendi menduga, ada oknum-oknum yang membekingi aktivitas prostitusi terselubung tersebut. Oleh karena itu, pemerintah kota diminta untuk melakukan penyelidikan lebih dalam agar permasalahan ini tidak terus berulang.
"Kami minta dilakukan penyelidikan secara detail dan akurat, karena ini terjadinya berulang-ulang. Apakah karena unsur kesengajaan atau ada oknum yang membekingi? Kalau ada keterlibatan pihak tertentu, tentu ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa kegiatan aktivitas-aktivitas prostitusi juga tidak memberikan manfaat bagi daerah, karena tidak menyumbang pajak maupun retribusi, justru menimbulkan dampak negatif sosial bagi masyarakat.
“Tidak ada untungnya. Mereka tidak bayar pajak, tidak punya izin, tidak ada kontribusi bagi daerah. Yang ada justru mudaratnya, penyakit masyarakat timbul,” sebutnya.
Politisi Demokrat ini pun mendesak Satpol PP Kota Pekanbaru beserta tim yustisi lainnya agar lebih serius dalam menangani berbagai persoalan sosial seperti aktivitas prostitusi terselubung tersebut.
"Kami minta Satpol PP segera melakukan kegiatan nyata. Jangan hanya kegiatan sekadar laporan di media sosial atau pemberitaan yang mempercantik citra saja," cetusnya.
DPRD Pekanbaru berharap Pemko Pekanbaru kedepannya lebih serius menangani persoalan sosial Ibukota Provinsi Riau bisa lebih tertata dan bebas dari aktivitas yang merusak citra kota.
"Kalau kita mau Pekanbaru ini jadi kota yang tertib dan maju, maka semua penyakit masyarakat ini harus ditangani serius. Termasuk kalau ada oknum yang membekingi, ya harus ditindak. Kota ini harus kita kelola dengan baik,” tutup Azwendi. (end)
