Konflik Tapal Batas PT RPI dan Masyarakat LBJ Terus Berlanjut, Ini Solusi dari DPRD Inhu

datariau.com
1.555 view
Konflik Tapal Batas PT RPI dan Masyarakat LBJ Terus Berlanjut, Ini Solusi dari DPRD Inhu
Heri
Ketua DPRD Inhu, Miswanto.

RENGAT, datariau.com - Konflik lahan yang terjadi antara PT Rimba Peranap Indah (RPI) dengan masyarakat Kecamatan Lubuk Batu Jaya (LBJ) kabupaten Indragiri Hulu masih terus berlanjut.

"Untuk menyelesaikan persoalan ini hendaknya tim terpadu yang diketua Bupati Inhu menyesesuaikan dengan surat Departemen Kehutanan Kantor wilayah Provinsi Riau tanggal 17 September 1997 perihal Klaim areal HPHTI PT RPI. Kembali ke surat kehutanan tersebut, tidak ada lahan PT RPI di Kecamatan LBJ, silahkan masyarakat mempertahankan haknya," kata Ketua DPRD Inhu Miswanto kepada wartawan, Selasa (6/9/2016).

Menurutnya, persoalan sengketa lahan antara PT RPI dengan masyarakat sudah lama terjadi dan harus segera diselesaikan, langkah awal adalah melihat dasar-dasar perusahaan PT RPI menguasai lahan dan melihat legal pormal kenapa bisa perusahaan menanam pohon akasia di antara gawang pohon sawit warga.

"Pemerintah sangat menginginkan tidak terjadi konflik yang berbuntut pada kerugian dipihak masyarakat," katanya.

Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan, kembalikan hak-hak masyarakat sesuai dengan peruntukan dan aturanya. "Tim terpadu dalam hal ini perlu mendahulukan tentang pelacakan Tapal batas, dengan demikian akan mudah menyelesaikan persoalan yang ada," tegas Miswanto.

Sejauh ini masyarakat dalam artian yang wajar dalam mempertahankan hak-hak mereka, memang langkah cepat yang harus dilakukan pemerintah dalam antisifasi konflik berkelanjutan antara perusahaan dengan masyarakat.

"Kembali keawal, tanah, air, hutan dan sebagainya dikuasai negara, diperuntukkan guna mensejahtrakan masyarakat," jelasnya.

Semantara itu Wakil ketua DPRD Inhu, Adila Ansori meminta, tim terpadu yang diketuai oleh Bupati Inhu Yopi Arianto serta tim Forkopimda hendaknya menyatukan persepsi dalam mengentikan oprasional PT RPI di perkebunan kelapa sawit milik masyarakat.

"Kalau aktifitas perusahaan terus berlanjut maka, akan memunculkan konflik besar dan bisa saja menjadi konflik berdarah dan jatuh korban," singkatnya.

Penulis
: Heri
Editor
: Zardi
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar