PASIRPANGARAIAN, datariau.com - Ketua DPRD Kabupaten Rohul Kelmi Amri SH membantah bila Pemkab Rohul akan melanjutkan pembangunan gedung DPRD Rohul senilai Rp28 miliar pada 2018.
Kelmi menjelaskan, memang pada APBD Rohul 2017 dianggarkan dana Rp28 miliar untuk kelanjutan pembangunan gedung DPRD Rohul berlantai dua di Jalan Lingkar Pasirpangaraian.
"Namun untuk kelanjutan pembangunan gedung DPRD Rohul harus didahului dengan review perencanaan atau review design dilakukan dinas terkait melalui konsultan," katanya, Rabu (30/8/2017).
Dilanjutkanya, review perencanaan dilakukan karena hasil review design yang lama tidak bisa lagi jadi acuan, pasalnya jumlah anggota DPRD Kabupaten Rohul sekarang sudah 45 orang dengan jumlah fraksi sembilan.
"Dulu pada saat gedung instruktur dibangun itukan didesain untuk 35 anggota dengan empat fraksi. Nah, makanya kita minta review perencanaan, kemudian kalau waktu terkejar untuk dilelang," jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskanya, saat Komisi 4 DPRD Rohul hearing dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Rohul, pihak dinas mengaku sangat tidak mungkin lagi dilelang, pasalnya waktu serapan anggaran sekira Rp27 miliar akan habis, sebab sudah memasuki akhir Agustus 2017.
Kelmi mengaku, hasil review perencanaan dilakukan pihak konsultan muncul dana diperlukan untuk kelanjutan pembangunan gedung DPRD Rohul. Total keseluruhan bukan Rp28 miliar, namun menelan anggaran sekira Rp50 miliar.
Sebagaimana diketahui, tahun 2018 ini Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) berencana akan melanjutkan pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rohul.
Dimana, pada pembahasan KUA-PPAS, untuk kelanjutan pembangunan gedung DPRD Rohul yang sempat terhenti sekitar tiga tahun 'memakan' dana APBD Rohul tahun anggaran 2018 yang tidak sedikit, mencapai Rp28 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I (satu) DPRD Kabupaten Rohul, Alpasirin, dengan tegas menolak kelanjutan pembangunan gedung DPRD Rohul dua lantai berlokasi di Jalan Lingkar, Pasirpangaraian.
Menurut Anggota Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) ini, gedung DPRD Rohul yang ditempati sekarang di Jalan Panglima Sulung Pasirpangaraian tidak ada masalah, apalagi sering kosong.
"Saya menganggap pimpinan DPRD (Rohul) tidak cermat, sebab untuk membangun gedung baru menguras anggaran daerah cukup besar, sedangkan gedung lama masih representatif dan jarang ditempati," katanya, Senin (28/8/2017).
Diakuinya, yang membuatnya kecewa, masih banyak jalan dan jembatan di Kabupaten Rohul yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan oleh pemerintah daerah.
Lebih lanjut dijelaskanya, belum lagi soal perbaikan dan penambahan ruang kelas belajar (RKB) di sejumlah sekolah tersebar di 16 kecamatan, termasuk bantuan dana tunjangan guru MDTA (Madrasah Diniyah Tsanawiyah Awaliyah).
Alpa sapaan akrabnya ini mengkalkusikan. Bila dana Rp28 miliar dipakai untuk membangun jembatan permanen dengan dana Rp500 juta per unit, maka ada 56 jembatan yang bisa diperbaiki pemerintah.
Kemudian, dengan perbaikan dan penambahan RKB sekolah di 16 kecamatan yang membutuhkan. Bila per RKB menghabiskan dana Rp40 juta, tentu ada 700 RKB terakomodir, dan pelajar Rohul lebih nyaman belajar.
Dirinya menilai Dana Rp28 miliar, bisa untuk membangun sebanyak 800 unit rumah layak huni bila menghabiskan dana sekira Rp35 juta per unitnya.
Bukan hanya itu saja, tambah Alpas, dengan dana Rp28 miliar, Kabupaten Rohul bisa membangun dua pabrik karet. Bukan hanya membantu ekonomi petani karet, namun dengan dua pabrik karet tentunya akan menyerap ribuan tenaga kerja, mengurangi angka pengangguran dan angka kriminalitas.
Pembangunan gedung DPRD Rohul, dirasanya masih belum perlu. Mengapa bukan rakyat yang diprioritaskan dulu, kenapa harus wakil rakyat dulu, apalagi gaji baru naik.
"Biarkan masyarakat Rokan Hulu bernafas dulu, sebab banyak aspirasi mereka yang belum terakomodir sampai saat ini," tambah .
Wakil rakyat yang tidak mau memakai mobil dinas ini menyarankan, dengan dana Rp4 miliar, gedung DPRD Rohul bisa ditambah dengan memanfaatkan areal parkir belakang. Sedangkan untuk parkiran kendaraan bisa dipindahkan ke halaman depan. "Jadi saya rasa, pembangunan gedung DPRD masih belum perlu," tutupnya.
Perlu diketahui, pembangunan gedung DPRD Rohul dua lantai di Jalan Lingkar Pasirpangaraian sudah dimulai sekitar tahun anggaran 2012 dan 2013 silam dimulai dengan pembangunan dasar dan pilar.
