SMM PANEL INDO

Temui Gubernur Riau, Datuk Penghulu Adat IV Koto dari Kuansing Kadukan Perusahaan yang Merugikan Masyarakat

datariau.com
1.384 view
Temui Gubernur Riau, Datuk Penghulu Adat IV Koto dari Kuansing Kadukan Perusahaan yang Merugikan Masyarakat

PEKANBARU, datariau.com - Gubernur Riau Syamsuar menerima audiensi para datuk penghulu adat IV Koto dari Kuansing, yang berlangsung di Kediaman Gubernur Riau, Senin (2/1/2023).

Datuk Rizaluddin selaku keponakan dari Datuk Bertuah, menjelaskan kedatangannya untuk bersilaturahmi dan meminta saran Gubernur Riau terkait permasalahan yang terjadi di Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

Salah satu permasalahannya yaitu keberadaan PT Wahana Jingga Timur (WJT) yang diduga banyak merugikan masyarakat Kecamatan Inuman dan sekitarnya.

Untuk diketahui, PT WJT ini merupakan anak perusahaan PT Duta Palma Nusantara (DPN) juga PT Cerenti Subur di Kuantan Singingi. Lokasi terjadinya permasalahan sengketa lahan ini berada di Tanah Ulayat Desa Koto, Kampung Baru dan Gunung Melintang, Kuantan Hilir.

"Kami mewakili datuk-datuk di Kuansing terutama penghulu IV koto, banyak permasalahan terjadi terutama masalah perkebunan, keberadaan perusahaan perkebunan yang bermasalah dari dulu sampai sekarang tidak kunjung selesai, menyangkut tanah ulayat yang diserobot tanpa ganti-rugi," jelas Rizaluddin.

Ia menjelaskan bahwasanya, tanah ulayat ini dulunya hutan lindung dan terdapat perkuburan Tokoh Adat terdahulu Niniak Darah Putih. Dulunya luas lahan tersebut mencapai ratusan hektar, namun saat ini tinggal setengah hektar saja.

"Sampai detik ini kami sudah layangkan surat, tidak ada satupun tanggapan. Seolah - olah PT WJT tersebut sudah berkuasa dan semena - mena, tidak ada memberikan respon, solusi atau diskusi sekalipun," katanya.

"Kita juga sudah membuka diri untuk diskusi agar dapat permasalahan yang ada ini dapat teratasi dan mendapatkan jalan keluarnya," tambah Rizaluddin.

Dikarenakan tidak ada jawaban dari PT WJT tersebut, maka ia membawa para datuk penghulu adat 4 koto untuk meminta saran Gubri Syamsuar.

"Permasalahan ini harus dituntaskan dan ada jalan keluarnya, tidak bisa dibiarkan begitu saja terutama permasalahan di tanah ulayat. Tanah ulayat itu dalam adat kita harus ada pancong alasnya dan CSR-nya harus jelas," ungkapnya.

"Namun, permasalahan tanah ini sudah CSR nya tidak ada, pancong alasnya juga ga ada. Memang siapa mereka kok bisa berkuasa di tanah adat, tidak mungkin anak kemenakan diam saja dan harus bergerak," ujar Rizaluddin.

Selain mengadu soal tanah ulayat, para datuk juga menyampaikan keinginan masyarakat setempat untuk pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Masyarakat setempat sudah menyiapkan lahan dan siap menghibahkan ke Pemprov Riau.

Gubri Syamsuar menyambut baik kedatangan para datuk tersebut dan mendengarkan dengan seksama keluhan yang disampaikan.

"Terimakasih atas kehadiran para datuk penghulu adat atas aspirasnya. Kami akan pelajari dengan baik masalah ini dan mudah-mudahan nanti ada jalan keluar terbaik," ucap Gubri Syamsuar.

Halaman :
1
2
Semua
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar