PEKANBARU, datariau.com - Pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Menyikapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian langsung menurunkan tim khusus ke Riau untuk melakukan klarifikasi dan pendalaman terkait pernyataan tersebut.
Tim yang dipimpin Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mahendra Jaya bersama Inspektorat Khusus diterjunkan atas instruksi langsung Mendagri. Langkah ini dilakukan untuk memastikan duduk persoalan sebenarnya sekaligus menghindari munculnya persepsi yang keliru terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah.
“Pak Menteri Dalam Negeri memerintahkan saya bersama tim yang terdiri dari Tim Inspektur Khusus untuk turun ke lapangan melakukan klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Mahendra Jaya di Pekanbaru, Rabu (24/6/2026).
Tim Kemendagri yang turun ke Riau terdiri dari unsur Inspektorat Khusus Inspektorat Jenderal Kemendagri, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, serta Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kemendagri.
Baca juga:Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Andry Saputra Sayangkan Pernyataan Plt Gubernur Riau Soal MBG Disebut Menurunkan PAD
Berawal dari Pernyataan Soal MBG dan PAD
Polemik ini bermula ketika SF Hariyanto dalam sebuah forum pembahasan pembangunan daerah menyampaikan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis memberikan dampak terhadap sejumlah sumber penerimaan daerah.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi sorotan karena dinilai mengaitkan kondisi pendapatan daerah dengan pelaksanaan program nasional yang saat ini tengah dijalankan pemerintah pusat di berbagai daerah di Indonesia.
Program MBG sendiri merupakan kebijakan strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik, menekan angka stunting, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, UMKM, dan pelaku usaha pangan lokal.
Karena dianggap dapat menimbulkan persepsi bahwa pemerintah daerah kurang mendukung program tersebut, Kemendagri memandang perlu melakukan klarifikasi secara langsung.
Baca juga:Dana Belum Cair, Sejumlah Dapur MBG di Riau Stop Beroperasi
Sejumlah Pejabat Pemprov Riau Dimintai Keterangan
Dalam proses klarifikasi, tim Kemendagri memanggil dan meminta penjelasan dari sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Riau.
Selain Plt Gubernur SF Hariyanto, tim juga melakukan pendalaman terhadap Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Sekretaris Dinas Pendidikan.
“Kami sudah turun ke lapangan, kemudian melakukan klarifikasi langsung kepada Plt Gubernur, juga ada Sekda, kemudian Kepala Bappeda, Kadis Kominfo, Sekdis Kelautan dan Perikanan, serta Sekdis Pendidikan,” kata Mahendra.
Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi pendapatan daerah serta keterkaitannya dengan pelaksanaan Program MBG.
Baca juga:Ribuan Dapur MBG Terancam Ditutup, Pemerintah Temukan Pembengkakan 6.877 Titik SPPG
Hasil Klarifikasi: Bukan Karena MBG
Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, Kemendagri menyimpulkan bahwa persoalan yang terjadi pada penerimaan daerah di Riau tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan Program Makan Bergizi Gratis.
Mahendra menjelaskan, tim menemukan sejumlah faktor lain yang justru lebih berpengaruh terhadap kondisi pendapatan daerah.
Salah satunya adalah belum optimalnya realisasi pembangunan kantin sekolah yang menjadi target pada Tahun Anggaran 2026. Selain itu, terdapat berbagai persoalan tata kelola pendapatan daerah yang masih memerlukan pembenahan.
“Salah satu isu utama yang perlu mendapat perhatian adalah perlunya penguatan tata kelola data pendapatan daerah, validasi dan rekonsiliasi data antarperangkat daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan prediksi pendapatan, serta penyempurnaan mekanisme penyajian data dan informasi,” ungkapnya.
Baca juga:Program MBG di Sejumlah Sekolah Dihentikan Sementara Akibat Keterlambatan Dana
Menurut Mahendra, berbagai persoalan tersebut menjadi faktor yang lebih dominan dalam memengaruhi capaian pendapatan daerah dibandingkan implementasi Program MBG.
