SIAK, datariau.com - Penerapan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Siak masih di angka 1,92 persen, angka tersebut lebih rendah dibanding Kabupaten Kuansing dan Provinsi Riau di angka 2,5 persen.
Penyebabnya, masih belum meratanya, penerapan digitalisasi layanan publik dalam sektor pemerintahan daerah.
Data ini, di dapat Bupati Siak saat menghadiri acara festival internasional pelayanan digital Jawa Barat tahun 2022 di Sumedang, Jatinangor beberapa hari lalu.
“Beberapa waktu lalu saya menghadiri acara festival internasional pelayanan digital Jawa Barat tahun 2022, yang berlangsung di Sumedang Jatinangor. Kenapa di pilih acaranya di Sumedang karena indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Sumedang sudah mencapai 3,50 persen," kata Alfedri.
"Dari 514 kabupaten/kota tertinggi di Indonesia kalah Banyuwangi. Kita berapa? baru 1,92 persen Riau 2,5 kita lebih rendah dari pada Kuansing. Artinya ini menjadi catatan kita bagaiman tahun depan di tingkatkan," sebut Bupati Siak Alfedri saat menyampaikan arahan pada upacara senin, di lingkungan pemerintah kabupaten Siak, di halaman kantor Bupati Siak, Tanjung Agung, Senin (26/12/2022).
Sebab, kata Bupati Alfedri pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Siak lima tahun kedepan dalam MISI tertuang mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah melalui penerapan e-Government. Ini yang akan di capai bersama-sama.
“Ini pedoman kita, jangan kamana-mana dulu arahnya. Makanya kita bergerak harus cepat, caranya digitalisasi. Termasuk akuntabilitas, Integritas, prestasi dan kinerja harus di siapkan melalui digitalisasi," cakap Bupati Siak.
"Maka ini menjadi catatan kita bagaiman mewujudkan e-goverment khususnya dalam mempermudah pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik,” pintanya.
Bupati Alfedri juga minta Dinas Kominfo sebagai leding sektor motor penggeraknya digitalisasi ini. “Supaya ini di segerakan rancangannya, siapkan road mapnya, rencana aksinya seperti apa, saya minta itu tolong di segerakan," ujarnya.
"Saya minta pelayanan perizinan terintegrasi di desa sudah online, seperti di dinas penanaman modal DPTSP ini saya minta targetnya desember ini sudah selesai. Ini dulu, terus nanti baru pendataan penduduk miskin secara online, kemudian monitoring ADD dana desa secara online, di segerakan termasuk seluruh dinas,” kata dia.
Dia berharap tahun depan diskominfo punya data aplikasi setiap dinas dan di sampaikan ke padanya. Serta dorongan setiap OPD melahirkan satu aplikasi, bahkan lebih jika perlu per bidang punya satu aplikasi.
"Kini sudah zamannya begitu, harus cepat. Teknologi bukan sekadar gaya-gayaan canggihnya suatu sistem. Bukan pula sebagai ajang pamer sesaat, namun teknologi adalah alat untuk mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien,” tutupnya.(***)
