TAMBANG, datariau.com - Pemerintah Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, menggelar kegiatan Sosialisasi Peningkatan Tata Kelola Keuangan Desa, yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa, Selasa (26/8/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh peserta yang terdiri dari seluruh Perangkat Desa Tarai Bangun, Sekretaris BPD Desa Tarai Bangun Riki Rahmat SIKom, Ketua LPM dan 1 orang Anggota, seluruh Ketua RW se-Desa Tarai Bangun, Ketua dan Bendahara Kader Posyandu, Karang Taruna Desa 2 orang, BUMDes 3 orang, sopir ambulance desa, 2 orang KPM, 1 TPK, dan 3 orang dari PKK.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Tarai Bangun Andra Maistar SSos, Ketua BPD Desa Tarai Bangun Mardiyus SPd, Sekdes Tarai Bangun Risvi Ayu Imtihana SSi, dan Pol PP Tarai Bangun Suib.
Sebagai pemateri, didatangkan langsung Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kampar Lukmansyah Badoe SSos MSi, Staf Bidang Aset dan Keuangan Dinas PMD Deni Hermanto SE Sy, dan Sekretaris Camat Tambang Zun Nasri Mansur SIP.
Kades Tarai Bangun sebelum membuka secara resmi kegiatan, ia berpesan kepada seluruh peserta untuk mengikuti sosialisasi tersebut dengan serius, sehingga apa yang disampaikan pemateri bisa dipahami dengan baik.
Pemateri pertama Sekcam Tambang menekankan kepada keuangan desa. Dimana ada 5 sumber keuangan desa, diantaranya Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah daerah/kabupaten (APBD), Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari pemerintah provinsi, Dana Bagi Hasil (DBH), serta Pendapatan Asli Desa (PADes).
Pemateri kedua, Staf Bidang Aset dan Keuangan Dinas PMD Deni Hermanto dalam pemaparannya menjelaskan tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana, yang dimaksud keuangan desa yaitu semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
"Ada empat asas pengelolaan keuangan desa, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib disiplin," terang Deni sambil merincikan satu persatu.
Selanjutnya pemateri terakhir Kadis PMD Kampar Lukmansyah Badoe, memaparkan tentang pelaksanaan keuangan desa. Dimana, pada pekan ketiga Agustus seharusnya realisasi pekerjaan fisik di desa sudah berjalan minimal 65 persen.
"Kades adalah PA (Pengguna Anggaran) dan yang bertanggung jawab penuh terhadap keuangan desa. Pengawasnya adalah BPD, Dinas PMD, inspektorat dan seluruh masyarakat desa," paparnya.
Para peserta sosialisasi tampak antusias mengikuti penjelasan para pemateri, hal ini dibuktikan terjadinya diskusi antara peserta dan pemateri. Salah seorang peserta, Riki Rahmat yang merupakan Sektretaris BPD, pada kesempatan itu bertanya langsung kepada Kadis PMD terkait BPJS Ketenagakerjaan BPD yang pernah didaftarkan beberapa waktu lalu, ternyata saat ini tidak aktif.
Kadis PMD menjelaskan bahwa BPD mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan juga para Ketua RT merupakan mandat dari Undang-Undang Desa, sebelumnya pada tahun 2024 memang Dinas PMD yang membayarkan lebih dari 9 ribu RT dan BPD se-Kabupaten Kampar, dengan nilai total premi Rp112 juta lebih perbulan.
Akan tetapi pada Februari 2025 ada surat dari Kemendagri agar BPJS BPD dimasukkan dalam APBDes melalui ADD, maka Dinas PMD meminta seluruh desa masing-masing menganggarkan pembayaran BPJS tersebut bersamaan dengan BPJS aparatur desa per April 2025 melalui ADD, jika ada desa yang belum menganggarkan maka pada APBDes perubahan 2025 nanti bisa dimasukkan.
"Silahkan dipertanyakan dengan desa, nanti desa bisa juga koordinasi dengan BPJS jika ada kendala, yang jelas ini sudah menjadi kewajiban, kalau belum dianggarkan di tahun 2025 murni kemarin, ini tolong dianggarkan di tahun 2025 perubahan," tegasnya.
Sosialisasi berakhir jelang Shalat Zuhur, ditandai dengan foto bersama dan pembagian makan siang. ***
