MANGGARAI TIMUR, datariau.com - Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memastikan penyaluran bantuan logistik dari pemerintah pusat kepada masyarakat terdampak bencana dilakukan secara terkoordinasi dan tepat sasaran. Pemerintah daerah juga membantah adanya tekanan dari petugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap Camat Lamba Leda Utara, Agus Supratman, dalam proses administrasi penerimaan bantuan.
Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Syukur, menyampaikan penegasan tersebut melalui video yang diterima pada Selasa (25/8/2026).
Tarsisius menjelaskan, bantuan logistik disalurkan secara bertahap dan pengirimannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.
“Kita ada 12 kecamatan, wajib mendroping logistik kepada masyarakat yang kena dampak,” kata Tarsisius.
Baca juga:Indonesia Berduka: Ketika Hutan Jadi Ladang Bisnis, Dari Kalimantan hingga Papua
Ia menjelaskan, seluruh bantuan dari pemerintah pusat terlebih dahulu disalurkan melalui posko utama yang berada di bawah koordinasi langsung sekretaris daerah. Selanjutnya, pemerintah kabupaten membentuk tim khusus untuk mengatur pendistribusian bantuan dari posko utama menuju posko-posko di tingkat kecamatan.
Tim tersebut bertugas memastikan bantuan diterima wilayah yang membutuhkan sekaligus menyelesaikan administrasi penerimaan. Setiap pihak yang menerima bantuan diminta menandatangani berita acara sebagai bukti penyerahan logistik untuk kebutuhan masyarakat terdampak.
Menurut Tarsisius, penandatanganan berita acara merupakan bagian dari mekanisme administrasi distribusi bantuan dan bukan bentuk tekanan terhadap pemerintah kecamatan.
“Sehingga apa yang dikatakan oleh camat (Lamba Leda Utara) bahwa ia ditekan oleh BNPB, itu tidak benar,” tegasnya.
Bantah Ada Tekanan BNPB
Tarsisius mengatakan, keberadaan petugas BNPB di lapangan berkaitan dengan fungsi pengawasan untuk memastikan bantuan yang telah dikirim benar-benar sampai kepada masyarakat terdampak.
“Bukan menekan seperti yang disampaikan camat,” ujarnya.
Penjelasan tersebut disampaikan setelah beredar video yang memperlihatkan perdebatan antara Camat Lamba Leda Utara Agus Supratman dan seorang petugas BNPB terkait distribusi bantuan logistik.
Video berdurasi sekitar 6 menit 15 detik itu beredar melalui sejumlah platform media sosial, termasuk Facebook dan TikTok. Dalam rekaman tersebut, Agus terlihat mempertanyakan informasi mengenai jumlah bantuan yang telah dikirim ke wilayahnya serta persoalan pembagian bantuan kepada masyarakat di seluruh desa.
Baca juga:Bantuan Pascabencana Mengalir Bertahap, Kasatgas PRR Minta Pemda Terus Perbarui Data Penerima
Agus juga menyampaikan keberatannya karena pemerintah kecamatan harus memastikan bantuan dapat dibagikan kepada masyarakat di 11 desa. Ia meminta petugas BNPB melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan agar memahami kebutuhan dan tantangan distribusi yang dihadapi pemerintah kecamatan.
“Saya merasa ditekan. Saya harus bagi ke 11 desa, Pak. Bukan begitu caranya. Saya sangat tidak setuju. Saya tahu semua desa protes ke saya. Semua teriak ke saya,” ujar Agus dalam rekaman tersebut.
Dalam video itu, petugas BNPB tampak memberikan penjelasan dan meminta Agus tidak terbawa emosi. Namun, perdebatan tetap berlangsung ketika pembahasan mengenai ketersediaan dan pemerataan bantuan dilakukan.
Agus kemudian mengajak petugas BNPB turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat di desa-desa wilayah Lamba Leda Utara.
“21.171 jiwa di Lamba Leda Utara harus bagi rata. Saya buat begitu, Pak. Jangan lari, Pak, ke sini lihat,” katanya.
Pemkab Lakukan Penelusuran
Menanggapi polemik tersebut, Tarsisius mengatakan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur telah melakukan penelusuran terhadap persoalan yang muncul.
Berdasarkan hasil penelusuran pemerintah daerah, kata dia, tidak ditemukan adanya tekanan dari petugas BNPB terhadap Camat Lamba Leda Utara untuk menandatangani berita acara penerimaan bantuan.
“Hasilnya apa yang disampaikan camat (Lamba Leda Utara) tidak benar. Tidak pernah menekan untuk menandatangani berita acara, lebih-lebih oleh BNPB,” kata Tarsisius.
Baca juga:Kasatgas PRR : 12 Daerah Terdampak Sudah Ajukan Data Huntap, Pemda Lain Diminta Segera Ajukan
Ia menegaskan, proses administrasi penerimaan bantuan merupakan bagian dari prosedur distribusi logistik. Sementara keberadaan petugas BNPB di lapangan merupakan bagian dari pengawasan agar bantuan yang dikirim benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap mekanisme distribusi bantuan. Evaluasi tersebut ditujukan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, tim distribusi, dan petugas BNPB.
“Pemerintah daerah akan menindaklanjuti persoalan ini dan mengevaluasi,” ujar Tarsisius.
Menurutnya, evaluasi diperlukan agar setiap tahapan distribusi berjalan lebih tertib, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
Baca juga:Puluhan Ribu Relawan Lintas Lembaga Bahu-Membahu Pulihkan Sumatera
