LPPHI Gugat Chevron Terkait Pencemaran Limbah B3 di Wilayah Kerja Migas Blok Rokan

Admin
240 view
LPPHI Gugat Chevron Terkait Pencemaran Limbah B3 di Wilayah Kerja Migas Blok Rokan

PEKANBARU, datariau.com - Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI) telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap PT Chevron Pacific Indonesia, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Pemerintah Provinsi Riau, terkait pemulihan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanah terkontaminasi minyak (TTM) di Wilayah Kerja Migas Blok Rokan.

LPPHI mendaftarkan gugatan pada Selasa (6/7/2021) kemarin. Perkara tersebut telah teregister dengan Register Nomor 150/PDT.G/LH/2021/PN.Pbr Tanggal 6 Juli 2021.


LPPHI melalui Wakil Sekretaris, Hengki Seprihadi, Selasa (6/7/2021) kepada datariau.com melalui pers rilis menyatakan, gugatan LPPHI ini adalah untuk meminta negara memberikan keadilan atas permasalahan kerusakan hutan dan lingkungan hidup di wilayah kerja Blok Rokan, Provinsi Riau yang selama ini diabaikan oleh Para Tergugat.

"Bayangkan, setidaknya ada 297 pengaduan anggota masyarakat kepada Pemprov Riau tentang pencemaran yang terjadi pada lahannya yang pasti akan berimbas pada kesehatan biota hayati di sana dan sekitarnya. Tetapi pengaduan itu layaknya seperti mengadu ke angin yang lalu saja, tidak ada upaya pemulihan lingkungan di sana. Masyarakat layak meminta agar negara hadir dalam masalah ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak," ungkap Hengki.

Hengki melanjutkan, pihaknya juga melihat pengaduan-pengaduan yang sebegitu banyak tentang rusaknya lahan dan ladang mereka diduga akibat operasi PT Chevron Pacific Indonesia di Blok Rokan, mereka menilai pemerintah lalai, abai, diam dan tidak menjalankan kewenangan dan tugas yang telah diberikan Negara terkait kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan hidup itu.

Lebih lanjut Hengki menegaskan, negara harus hadir dan memberikan keadilan atas apa yang telah dirasakan dan diadukan masyarakat Riau ini. "Itulah alasan kami mengajukan gugatan ini, yakni untuk meminta Negara melalui Pengadilan untuk memberikan keadilan. Negara melalui pengadilan harus hadir atas apa yang dialami masyarakat Riau ini," ungkap Hengki.

Terkait gugatan tersebut, LPPHI tak tanggung-tanggung menunjuk tiga kantor hukum untuk melayangkan gugatan. Ketiganya yakni Kantor Hukum Josua Hutauruk SH & Rekan, Kantor Hukum Supriadi Bone SH CLA & Group dan Firma Hukum Manungkalit Huang & Partner. Ketiga kantor hukum ini melebur menjadi Tim Hukum LPPHI.

Tim Hukum LPPHI terdiri dari tujuh advokat yakni Josua Hutauruk SH, Supriadi SH CLA, Tommy Freddy M SH, Amran SH MH, Muhammad Amin SH, Nelli Wati SH dan Perianto Agus Pardosi SH.