BANGKINANG KOTA, datariau.com - Dalam rangka percepatan ekonomi nasional pada masa pendemi Covid-19, pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya dalam mendobrak ekonomi masyarakat berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.
"Oleh sebab itu berbagai hambatan yang selama ini dapat kita lakukan efisiensi dan mengefektikan dalam meningkatkan investasi di daerah," demikian dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri Kampar Arief Budiman SH MH saat membuka Rapat Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengamanan Investasi dan Pembangunan di Kabupaten Kampar bersama seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemkab Kampar, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar.
Pertemuan diadakan di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Kampar di Bangkinang, Senin (27/12/2021). Kajari Kampar didampingi oleh Kasi Intel Kajari Kampar Silfanus Rotua Simanullang SH MH, Kasi Datun Kajari Kampar Gugi Dolansyah SH.
Dikatakan Arief Budiman pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 17 tahun 2009 tentang percepatan kemudahan berinvestasi. Sebagai salah satu untuk percepatan investasi.
"Dalam rapat koordinasi ini bagaimana kita menyinkronkan apabila ada hambatan-hambatan dalam rangka PEN, terkait dengan aturan-aturan yang dapat menghambat dalam percepatan ekonomi kemasyarakatan," kata Kajari Kampar Arif Budiman SH MH.
"Inilah yang ini harus kita ikuti dimana perkembangannya zaman dan teknologi setiap saat berubah, sehingga percepatan investasi dapat kita lakukan dengan tetap berpedoman kepada aturan dan perundang-undangan," tambahnya.
Kepala BPN Kampar Dedi Kusnadi SH MH menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan percepatan sertipikat tanah, pihaknya siap untuk melakukan percepatan menerbitkan sertipikat sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk lebih efektif dan murah jangan melalui calo datang sendiri.
"Pemerintah sangat care terhadap berbagai persoalan yang terkait dengan asset ini khususnya pemerintah Kabupaten Kampar, menertibkan seluruh aset pemerintah daerah," pinta Dedi Kusnadi.
Kepala Dinas Penenaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar Hambali menyatakan, bahwa sesuai dengan Visi dan Misi dalam percepatan investasi, pihaknya telah lakukan berbagai terobosan dan pendekatan, namun saat ini ada berbagai regulasi yang mengatur di beberapa OPD di Kampar yang menjadi acuan.
"Di sisi lain kita ingin melakukan percepatan dalam investasi dan usaha ekonomi kerakyatan, namun kita terus berupaya mempersingkat dalam birokrasi pelayanan bahkan dengan menetapkan pelayanan berbasis online," kata Hambali yang diikuti oleh sebagian besar kepala OPD di lingkup Pemkab Kampar terutama yang berkaitan dengan pelayanan perizinan. (das/kmf)
