DATARIAU.COM - Politisi senior dan mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla angkat bicara terkait isu Presiden Joko Widodo akan bergabung ke Partai Golkar hingga menjadi ketua umum selanjutnya.
Menurut Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 itu, siapa saja bisa bergabung tapi untuk menjadi pengurus atau ketua umum ada tahapan yang harus dilalui dikutip dari kompas.tv
Saat membuka Muktamar Dewan Masjid Indonesia di Jakarta semalam, Jusuf Kalla mengomentari isu bergabungnya Presiden Joko Widodo ke Partai Golkar, bahkan untuk menjadi ketua umum selanjutnya.
Menanggapi isu tersebut, JK menuturkan semua orang bisa bergabung menjadi kader Golkar.
Namun untuk menjadi pengurus apalagi ketua umum, ada aturan dan tahapan yang harus dilalui termasuk bila Presiden Jokowi bergabung.
Sebelumnya, Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto dan Presiden Joko Widodo menanggapi isu Jokowi masuk Golkar.
Airlangga bilang, sebagai tokoh nasional Jokowi milik semua partai politik.
Sementara, Presiden Jokowi angkat bicara sambil berkelakar bahwa tiap hari dirinya masuk Istana.
Yang juga jadi sorotan, soal rencana pertemuan Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla dengan Ketua Umum PDIP yang juga Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri.
Meskipun belum membahas terperinci waktu pasti pertemuannya, Jusuf Kalla bilang rencana pertemuannya dengan Mega akan membahas kemajuan bangsa dan mencapai cita-cita negara demokratis.
JK juga membantah pertemuannya akan membahas hak angket.
Jusuf Kalla pun menegaskan, dalam pertemuan itu dirinya tak mewakili golkar tetapi sebagai pribadi.
JK Mau Ketemu Mega, Tak Akan Bawa-bawa Golkar
"Sebagai Jusuf Kalla-lah. Sama sekali (tidak mewakili parpol), apa urusan saya dengan parpol, nggak ada," kata JK usai menghadiri acara Muktamar Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Hotel Sultan, Jakarta Pusat dikutip dari tangselpos.id Jumat (1/3/2024).
Pernyataan ini disampaikan JK usai dirinya dikritik politisi Golkar, Idrus Marham. Eks Sekjen Beringin itu bilang, JK harus mendapat mandat dari Ketum Golkar bila ingin berkomunikasi dengan partai lain. Mengingat hingga saat ini, JK masih berstatus kader Golkar.
"Kalau tidak ada mandat dari ketua umum maka sangat tidak etis. Sangat tidak etis Pak JK bicara dengan Mbak Mega atas nama Golkar," kritik Idrus.
Idrus meyakini JK memahami posisinya ketika hendak bertemu pihak lain. Sebab, JK tidak lagi sebagai fungsionaris Golkar. Golkar, jelas mantan Menteri Sosial itu, diketuai Airlangga Hartarto. Kemudian Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung, Ketua Dewan Penasihat Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie, dan Ketua Dewan Pakar Agung Laksono.
Kendati demikian, ditekankan Idrus, sah-sah saja jika JK bertemu Mega. Namun, dia mengingatkan publik bahwa kedatangan JK untuk menemui Mega bukan dalam kapasitas sebagai politisi Golkar.
"Kalau misalkan ketemu sebagai tokoh nasional, saya kira itu sebuah keniscayaan. Kita dorong,” ujar Idrus. ***
