SIAK, datariau.com - Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Siak Drs H Jamaluddin MSi mengikuti kegiatan pidato Presiden Republik Indonesia Ir H Joko Widodo dalam rangka Peringatan Hari Hak Azazi Manusia (HAM) Sedunia Tahun 2020.
Peringatan Hari HAM sedunia tahun 2020 itu, turut di ikuti Gubernur, Walikota/Bupati seluruh Indonesia yang dilaksanakan secara virtual.
Usai mengikuti kegiatan tersebut, Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Siak Drs H Jamaluddin MSi mengatakan, tadi Presiden menyampaikan tentang komitmen pemerintah terkait rencana aksi Hak Asasi Manusia (HAM).
Dimana Kabupaten Siak, Riau termasuk salah satu 200 kabupeten/kota yang peduli terhadap Hak Azazi Manusia (HAM).
"Untuk Provinsi Riau, ada lima kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Siak mendapat kategori peduli, dan empatnya diantaranya Kabupaten Inhu, Inhil, Pelalawan, dan kota Pekanbaru," sebut Jamal.
"Dalam kategori hampir peduli kelima kabupaten/kota ini, jadi kita Siak yang menjadi kategori tertinggi," ujar Jamal usai mengikuti video converence yang dilaksanakan di ruang Pucuk Rebung kantor Bupati Siak pada Kamis (10/12/2020).
Kedepan, sebut Jamal, Pemerintah Indonesia maupun pusat sedang mempersiapkan rencana Peraturan Pemerintah tentang Rencana Aksi Nasional HAM periode kelima pada tahun 2021-2025.
"Jadi, ini yang menjadi tugas kita kedepan untuk melaksanakan rencana aksi yang terdiri dari kepedulian kita terhadap HAM diantaranya bagi kaum perempuan, disabilitas, dan distanting," tukasnya.
"Inilah target kita yang harus di usahakan kedepan, kemudian tentunya akan kita evaluasi nanti terhadap OPD terkait masalah ini," terangnya.
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya secara virtual tadi mengatakan, bahwa masalah kebebasan beribadah masih terjadi diberbagai daerah. Dia meminta agar aparat di pusat maupun daerah dapat menyelesaikan persoalan ini secara damai.
"Saya mendengar masih ada masalah kebebasan beribadah dibeberapa tempat. Untuk itu, saya minta agar aparat pemerintah pusat, dan daerah secara aktif juga responsif dalam menyelesaikan masalah ini secara damai serta bijak," ungkap dia.
Sementara disisi lain, Jokowi juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus di dedikasikan untuk prasarana panduan HAM. Dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, kesehatan, pangan serta kebutuhan dasar yang merata termasuk bahan bakar satu harga.
"Demikian pula pembangunan SDM dengan memastikan penurunan kasus stanting serta keterjangkauan pendidikan yang memadai, terutama bagi daerah terpencil, dan pulau terluar," ungkap dia.
"Dan untuk dapat memberikan perhatian khusus kepada saudara saudara kita bagi penyandang disabilitas, kita telah membentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang berorientasi pendekatan HAM," pungkasnya.(*)
