Bupati Rohil Hadiri Rakor Bersama Wamendagri Bima Arya, Bahas Serapan APBD dan Pengendalian Inflasi

Samsul
23.314 view
Bupati Rohil Hadiri Rakor Bersama Wamendagri Bima Arya, Bahas Serapan APBD dan Pengendalian Inflasi
Bupati Rokan Hilir H Bistamam menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Kamis (16/10/2025).
ROHIL, datariau.com-Bupati Rokan Hilir H. Bistamam menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Kamis (16/10/2025), guna membahas evaluasi realisasi APBD Tahun 2025 dan strategi pengendalian inflasi di wilayah Provinsi Riau.

Rakor tersebut bertujuan untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap capaian realisasi APBD tahun berjalan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas fiskal serta menekan laju inflasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam arahannya, Wamendagri Bima Arya menyampaikan sejumlah catatan strategis yang perlu menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah di Riau. Ia menekankan pentingnya optimalisasi serapan anggaran sebagai faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pemerintah daerah perlu meningkatkan realisasi belanja daerah tahun 2025 ini, karena hingga saat ini angkanya baru mencapai sekitar 64 persen. Ini momentum bagi daerah untuk mempercepat kinerja APBD agar berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Bima Arya.

Lebih lanjut, Wamendagri mengapresiasi langkah-langkah sinergis yang telah ditempuh Pemerintah Provinsi Riau bersama kabupaten/kota dalam menekan inflasi melalui kolaborasi lintas wilayah. Menurutnya, kerja sama antardaerah yang telah berjalan merupakan model implementatif yang perlu terus diperkuat, seiring dengan perbaikan formula Dana Bagi Hasil (DBH) dan kebijakan fiskal lainnya yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi daerah.

“Kerja sama antardaerah telah menunjukkan hasil signifikan. Kami juga menerima sejumlah masukan strategis terkait penyesuaian formula DBH dan langkah-langkah koordinatif lainnya,” jelasnya.

Bima Arya turut mengingatkan agar pemerintah daerah menjaga kesehatan fiskal dan keberlanjutan APBD dengan prinsip efisiensi, transparansi, serta tata kelola keuangan yang akuntabel. Ia menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar pemangkasan anggaran, melainkan penguatan perencanaan dan efektivitas belanja publik.
Halaman :
1
2
3
Semua
Editor
: Samsul
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar