ROHIL, datariau.com- Peningkatan partisipasi bakal calon penghulu dalam menghadapi Pemilihan Penghulu (Pilpeng) Serentak Tahap I Tahun 2026 mulai terlihat melalui keikutsertaan mereka pada tahapan Pembekalan Adat Melayu yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Rokan Hilir.
Tahapan tersebut menjadi salah satu persyaratan penting bagi bakal calon untuk memperoleh Warkah Adat, yang menjadi dokumen pendukung dalam proses pencalonan sekaligus memperkuat pemahaman calon pemimpin terhadap nilai-nilai adat Melayu sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kepenghuluan. Sepanjang Jumat hingga Sabtu, 10-11 Juli 2026, sedikitnya empat bakal calon penghulu dari wilayah berbeda mendatangi Sekretariat LAMR Rokan Hilir di Kawasan Perkantoran Batu Enam, Bagansiapiapi, guna mendaftarkan diri sebagai peserta pembekalan tersebut.
Mereka adalah Muhammad Ali, bakal calon Penghulu Kepenghuluan Pasir Putih Utara, Kecamatan Balai Jaya, Marhod Dasopang, bakal calon Penghulu Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri, Kecamatan Kubu, Almanzal, bakal calon Penghulu Kepenghuluan Perkebunan Siarang Arang, Kecamatan Pujud, serta Norman, bakal calon Penghulu Kepenghuluan Teluk Bano I, Kecamatan Bangko Pusako.
Keikutsertaan mereka dalam Pembekalan Adat Melayu tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga menjadi representasi komitmen untuk menghadirkan kepemimpinan yang berpijak pada nilai-nilai budaya Melayu, tata kelola pemerintahan yang baik, serta orientasi pembangunan yang berkelanjutan.
Muhammad Ali, yang datang mengenakan pakaian adat Melayu lengkap dengan tanjak, menyampaikan bahwa seluruh tahapan Pilpeng akan diikutinya sebagai bentuk kesungguhan untuk mengabdikan diri membangun Kepenghuluan Pasir Putih Utara.
Menurutnya, wilayah yang saat ini masih berada dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN V memerlukan perhatian serius agar memiliki ruang pengembangan yang lebih luas bagi kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa apabila memperoleh amanah dari masyarakat, dirinya akan berupaya memperjuangkan perluasan wilayah kepenghuluan melalui koordinasi dengan DPRD Kabupaten Rokan Hilir sehingga pembangunan dapat berjalan lebih optimal.
"Kami memasang niat yang baik untuk memajukan dan mengembangkan Pasir Putih Utara. Kami akan berupaya bersama DPRD agar wilayah kepenghuluan ini dapat berkembang sehingga pembangunan bagi masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih maksimal," ujarnya.
Muhammad Ali juga berharap dukungan seluruh masyarakat Pasir Putih Utara yang berjumlah sekitar 1.200 jiwa agar cita-cita mewujudkan kepenghuluan yang lebih maju dapat direalisasikan melalui kepemimpinan yang amanah. Sementara itu, bakal calon Penghulu Rantau Panjang Kiri, Kecamatan Kubu, Marhod Dasopang, memandang pembekalan adat sebagai tahapan strategis sebelum memasuki proses pencalonan resmi.
Ia menilai pemimpin di tingkat kepenghuluan harus mampu menjalankan fungsi pemerintahan sekaligus menjaga eksistensi adat istiadat sebagai identitas masyarakat Melayu. Selain berkomitmen melestarikan adat, Marhod menyatakan fokus utamanya adalah meningkatkan pemerataan pembangunan desa dan memastikan berbagai program bantuan pemerintah dapat diterima masyarakat yang benar-benar berhak.
"Kami ingin pembangunan di Rantau Panjang Kiri berjalan merata melalui koordinasi yang kuat dengan pemerintah di tingkat atas. Anggaran kepenghuluan juga akan diprioritaskan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Di Kecamatan Pujud, bakal calon Penghulu Perkebunan Siarang Arang, Almanzal, menilai keberadaan Warkah Adat menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap calon pemimpin memiliki pemahaman yang memadai terhadap adat Melayu sebelum memimpin masyarakat. Mantan Datuk Penghulu tersebut mengungkapkan bahwa karakteristik wilayah yang didominasi kawasan perkebunan dengan mobilitas tenaga kerja yang tinggi menuntut pelayanan administrasi kependudukan yang lebih adaptif dan mudah diakses masyarakat.
"Saya akan memperkuat koordinasi dengan manajemen perusahaan agar pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat, khususnya para karyawan perkebunan, dapat berjalan lebih mudah dan cepat. Kondisi masyarakat yang terus berganti karena pensiun maupun pekerja baru membutuhkan pelayanan yang lebih efektif," tegasnya.
