SELATPANJANG, datariau.com - Rencana Pemerintah Kepulauan Meranti terkait pembelian mobil dinas mewah Bupati, membuat sejumlah elemen masyarakat tidak setuju. Mereka menilai rencana tersebut sangat mubazir, dan lebih baiknya anggaran itu digunakan untuk mensejahterakan yang langsung menyentuh ke masyarakat.
Walaupun rencana tersebut belum dilakukan oleh pemerintah, namun massa tetap bersikeras melakukan upaya penggagalan rencana itu dengan turun langsung ke Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (14/5/2018) kemarin.
Massa aksi tergabung dalam gerakan Laskar Muda Melayu Riau (LM2R) Kepulauan Meranti. Massa yang berjumlah tujuh orang ini berkeinginan untuk menemui Bupati agar memberikan penjelasan yang kompleks.
Dalam orasinya, koordinasi aksi menyampaikan agar sebaiknya pengadaan mobil dinas tidak perlu dilakukan di tengah morat-maritnya ekonomi di Kepulauan Meranti. Namun lebih baiknya anggaran itu untuk membiayai program yang bersentuhan langsung ke masyarakat.
"Kami ingin mendengarkan alasan urgensi pengadaan mobil dinas, itu harus langsung bupati yang mengatakannya," kata Koordinator Aksi, Jefrizal.
Menurutnya, Bupati seharusnya lebih memikirkan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat yang saat ini masih di level tingkat rendah. Daripada lebih ke rencana pengadaan mobil dinas.
"Mobil yang lama masih layak dipakai, dengan tidak memadainya infrastruktur maka Bupati harus meredam nafsu untuk membeli mobil," kata Jefrizal lagi.
Selain massa juga menuntut Bupati membayar honor TKS (tenaga kerja sukarela) Puskemas yang ada di Kepulauan Meranti. Mengoptimalisasi peran OPD dalam bekerja, serta memberikan gaji honorer sesuai standar UMK serta memberikan legalitas yang jelas.
Upaya massa untuk menemui bupati tidak membuahkan hasil. Kedatangan mereka disambut alih oleh Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Yulian Norwis. Namun massa tidak mau berkomunikasi dan menerima penjelasan dengan Sekda.
"Kami tidak butuh Sekda. Kami mau bupati yang menemui kami yang menjawab dan melakukan audiensi. Sekda hanya bisa menggulirkan retorika belaka dan kami tidak butuh itu," teriak massa sambil berlalu meninggalkan kantor Bupati dan bergerak menuju kantor DPRD.
Dalam kesempatan itu, Sekda menjelaskan Pemkab akan memfasilitasi massa aksi jika mereka berperilaku baik dan mau diajak berkomunikasi.
"Kalau aksinya baik, kita terima baik. Kalau Bupati tidak ada, maka kita yang akan menyikapi massa aksi ini," kata Sekda.
Sekda juga mengatakan bahwa Bupati sudah mengetahui akan ada massa aksi yang menyampaikan aspirasi. Namun berhubung sedang ada tugas, bupati mendelagasikan kepada Sekda.
"Pak Bupati sudah tahu ada massa aksi yang ingin menyampaikan aspirasi. Namun hari ini pak Bupati menjadi saksi nikah, makanya dia mendelegasikan kepada saya," kata Sekda.
Terkait aspirasi tentang pengadaan mobil dinas jabatan Bupati, Sekda mengatakan hal itu sudah sesuai dengan PMK 76/06/2015 tentang standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara berupa alat angkutan darat bermotor dinas operasional jabatan dalam negeri.
"Mobil dinas bupati itu sudah sesuai dengan standar. Karena pengadaannya sudah dua tahun kita tunda, kalau mobil yang dipakai sekarang itu masa jabatan periode lama, dan sudah seharusnya diganti," ungkap Sekda.
Dirincikan Sekda bahwa mobil dinas bupati nantinya berjenis Jeep 2500 CC dengan merek Range Rover, untuk wakil Bupati 2200 CC merek Pajero dan 1 unit mobil merek Fortuner untuk mobilitas pejabat lainnya.
"Untuk mobil bupati sudah masuk ke dalam tahap lelang, sedangkan untuk wakil bupati belum. Karena ekatalognya belum keluar. Adapun total anggaran untuk ketiga mobil itu Rp3,5 miliar," terang Sekda.
