SIAK, datariau.com - Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Drs H Jamaluddin MSi menggelar rapat video conference bersama Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ian Prana Jaya dalam pembahasan perihal bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Riau masa pandemi Covid-19.
Rapat melalui video conference ini sebagai tindaklanjut rencana Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara serentak pada lima kabupaten/kota di Provinsi Riau sebagai antisipasi pencegahan penyebaran Corona virus Disease 2019 (COVID-I9).
"Hari ini kita melaksanakan rapat video conference dengan Bapak Sekda Provinsi Riau dalam pembahasan bantuan keuangan Pemprov Riau bantuan Covid-19, dan validasi data penerima bantuan keuangan khusus Provinsi,"kata Pj Sekda Kabupaten Siak yang dilaksanakan di kantor Bupati Siak pada Rabu (13/5/2020) kemaren.
Sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Kesehatan Nomor 01. 07 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di Provinsi Riau yang akan dilaksanakan di lima kabupaten/kota salah satu termasuk Kabupaten Siak.
Dalam pelaksanaanya, PSBB ini nantinya akan sangat berdampak terhadap masyarakat dalam mengantisipasi hal ini tentunya Pemerintah perlu memvalidasi data jaring pengaman sosial (Social Safety Net).
Dijelaskan Jamal, Pemprov Riau akan segera mengelonorkan dana bantuan bagi daerah yang menerapkan PSBB. Dan bantuan keuangan ini terbagi atas tiga, yang pertama bantuan keuangan khusus kabupaten/kota tentang jaring pengaman sosial, kedua bantuan keuangan khusus kabupaten/kota bagi kelurahan dan terkait bantuan keuangan khusus desa.
"Jika nanti PSBB ini kita terapkan, harapan kita tentunya dapat berjalan dengan baik, kita lakukan validasi data untuk jaring pengaman sosial yang akan kita ajukan ke Pemprov. Sementara data PKH murni berjumlah 737," urainya.
Sedangkan bantuan untuk BLT murni, kata Jamal, berjumlah 2018 kepala keluarga, Non-DTKS kabupaten Siak berjumlah 16,850 total keseluruhan jaringan pengamanan sosial yang diajukan berjumalah 19,605 kepala keluarga.
Sementara untuk bantuan keuangan khusus dari Provinsi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pemerintah Kabupaten Siak juga telah menyalurkan besaran anggaranya berjumlah lebih kurang Rp20 miliar.
"Alhamdulillah, BLT DK telah kita selesaikan seluruhnya dengan jumlah 11,385 kepala keluarga dengan total dana yang disalurkan berjumlah Rp20 miliar, untuk sembilan kampung yang ada di Kabupaten Siak," jelasnya.
Sementara itu untuk data bantuan keuangan khusus bagi kelurahan dari Provinsi telah disampaikan kemaren. Yang selanjutnya data bantuan untuk kecamatan sedang di proses, dengan harapan besok atau lusa telah disampikan ke Pemerintah Provinsi Riau.
Kemudian untuk bantuan khusus jaringan pengamana sosial provinsi pihaknya masih menunggu Surat Kputusan penetapan PSBB dari Pemerintah Provinsi Riau sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan Bupati dan provosal yang di minta.
"Jika SK tentang penerapan PSBB dari Pemprov Riau (Gubernur), kami terima pada hari ini, dan InsyaAllah proposalnya hari ini kami sampaikan," imbuhnya.
Meskipun sebelum pelaksanan penerapan PSBB ini di terapkan, lanjut Jamal, namun Pemerintah Kabupaten Siak yang telah menerapkan protokol penangganan Covid-19 khususnya di Kabupaten Siak, dengan mendirikan pos pos pantau pada 9 titik tertentu.
"Pada tanggal 20 Maret lalu, kami telah mendirikan pos pemantauan yang ada di sembilan pos pantau yang nanti diterapkan kepada warga yang masuk ke Kabupaten Siak," sebut Jamal.
Jadi, menurut Pj Sekda Drs H Jamaluddin MSi pos pantau bila setelah diberlakukan penerapan PSBB-nya, nanti akan kami jadikan sebagai pos cek point atau pos patroli yang tersebar di 9 titik tersebut.
"Kami juga melakukan penertiban bagi kecamatan yang berpenduduk padat akan kita lakukan penertiban satu hari dua kali, seperti yang dilakukan di Kecamatan Minas, Tualang, Kandis, Siak dan Sei Apit," pungkasnya. (man)
