MERANTI, datariau.com - Asisten III Sekdakab Meranti HT Akhrial membuka acara Bimbingan Teknis bagi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan KPA, PPK, PPTK dan Tim PPHP di lingkungan Pemkab Meranti.
Kegiatan dalam rangka meningkatkan profesionalitas ASN khususnya Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam hal penerimaan hasil pekerjaan dilaksanakan di Ballroom Hotel Grand Meranti, Selasa (8/5/2018).
Turut hadir dalam acara itu narasumber Ir Riad Horem, Kepala Dinas Kesehatan dr Irwan Suwandi, KPA, PPK, PPTK dan Tim PPHP, dan lainnya.
Dalam pemaparannya, Asisten III Sekdakab Meranti HT Akhrial menegaskan, dalam menjalankan tugasnya PPHP harus lebih berhati-hati dan dibutuhkan pemahaman khususnya masalah dokumen kontrak dan spesifikasi barang/jasa yang akan diadakan. Hal ini menurutnya perlu menjadi perhatian jika tidak ingin PPHP yang bersangkutan berhadapan dengan hukum.
"Hendaknya PPHP dapat bekerja dengan profesional dan memahami masalah kontrak dan bestek barang yang akan diadakan, jika tidak ingin tersangkut masalah hukum," ujarnya.
Didasari itulah, Pemkab Meranti menggelar Bimbingan Teknis PPHP, agar dapat melaksanakan pekerjaan secara benar. "Karena kita tidka ingin itu terjadi, oleh karena itu perlu dilakukan Bimtek ini," jelasnya lagi.
Ia juga mengingatkan, PPHP untuk tidak mudah menerima hasil pekerjaan dengan alasan apapun, apalagi tidka sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen kontrak.
"Jika tidak sesuai dengan Bestek jangan diterima baik atas alasan membantu teman atau apapun, jangan sampai yerjebak dalam hal yang tidak seharusnya terjadi, kalau tidak sesuai ditolak saja," tegasnya.
Prinsip yang kedua yang harus diperhatikan PPHP adalah bekerja dengan hati hati dan teliti. Dicontohkannya dalam pengadaan alat kesehatan yang acap kali bermasalah.
"Meskipun barang yang diadakan sudah masuk dalam E-Katalog namun tetap harus hati-hati, ini sering terjadi dalam pengadaan alat kesehatan," ungkapnya.
Terakhir, HT Akhrial berpesan kepada seluruh peserta untuk mengikuti Bimtek tersebut dengan serius agar apa yang didapat bermanfaat dalam menjalankan tugas di instansi masing-masing.
Sementara itu, Narasumber Ir Riad Horem, dalam pemaparannya, menekankan 3 hal yang perlu menjadi fokus PPHP sebelum menerima hasil pengadaan, yakni terpenuhi kualitas, terkendalinya biaya dan terpenuhinya waktu.
"Fungsi kontrol terakhir berada di PPHP, dalam membantu PA dan KPA apakah pengadaan barang sudah sesuai atau tidak," ujarnya.
Dan PPHP hanya bertugas mengecek spesifkasi, waktu dan biaya saja tidak sampai mengecek prosesnya karena hal itu cukup dilakukan oleh Konsultan, Peneliti Kontrak, PPTK yang ada dilapangan.
Selain membahas hal diatas, dalam Bimtek tersebut juga diulas berbagai hal termasuk masalah perubahan kontrak yang dibenarkan dengan syarat memenuhi beberapa kondisi diluar kesengajaan atau keinginan pribadi sesua Perpres Nomor 87.
Sekedar informasi, kegiatan yang digelar oleh Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti itu berlangsung selama dua hari yakni tanggal 8-9 Mei 2018.
