PEKANBARU, datariau.com - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menggelar coffee morning dengan mengundang Dinas Pariwisata dan Dinas Tenaga Kerja, Selasa (30/7/2019). Pertemuan para grand manager hotel di Pekanbaru ini guna membahas isu akan diterapkannya pariwisata halal oleh Pemerintah Provinsi Riau.
Ketua PHRI Ir Nofrizal MM mengatakan, bahwa pertemuan tersebut untuk menyampaikan kepada anggota PHRI terkait keinginan pemerintah untuk menggalakkan destinasi wisata halal. Sebab, penerapan kebijakan pemerintah ini nantinya akan berimbas kepada usaha pariwisata, dan yang paling banyak berhadapan langsung dengan masyarakat adalah usaha hotel.
"Tentu kesiapan hotel ini bagaimana menghadapi, apalagi kita di Pekanbaru ini mayoritas muslim, penyajian harus lebih halal nya kita lebih tahu lah, semua itu perlu ada sertifikat, ada pengakuan dalam bentuk sertifikat, tidak murah dan tidak gampang mendapatkan sertifikat, berat, untuk destinasi halal ini minimal dalam bentuk fisik dulu," kata Nofrizal.
Untuk tahap awal ini, lanjut Nofrizal, hotel-hotel di Kota Pekanbaru bisa melakukan pembenahan pada penampilan tenaga kerja hotel agar lebih sopan dalam penyambutan tamu.
"Fasilitas yang ada minimal di kamar itu ada sajadah, ada tempat untuk wudu, toilet yang dilengkapi penyemprot air, kebanyakan kan cuma tisu aja," kata Nofrizal.
Kemudian ide yang menarik dari pertemuan itu, lanjut Nofrizal, bahwa ada usulan agar jadwal kajian ulama ditayangkan di hotel, sehingga para tamu yang menginap bisa menghadiri kajian tersebut.
"Seperti contohnya ustadz kondang itu kita share, ternyata tamu kita dari Singapura menunggu itu, contoh Ustadz Abdul Somad misalnya ada jadwal di Masjid Agung Annur, mereka para tamu datang Jumat, Sabtu, Minggu, potenti ini yang perlu kita gali," kata Nofrizal lagi.
Nofrizal juga menyampaikan bahwa ada juga usulan dari anggota untuk menarik wisatawan luar ke Riau, diperlukan inovasi, karena memang di Kota Pekanbaru sangat sedikit yang bisa dijual dari segi pariwisatanya dibandingkan kota wisata lainnya.
"Selama ini kita jual produk orang, kini kita jual produk sendiri, kita cari potensinya, sawit contohnya, kita jadikan objek wisata, kalau sawit ini kita jadikan pariwisata luar biasa, tinggal infrastruktur diperhartikan pemerintah," bebernya.
Terakhir, Nofrizal berharap agar pemerintah juga menghentikan mengeluarkan izin untuk hotel baru yang tidak sesuai dengan aturan, seperti ruko-ruko yang disulap menjadi hotel.
"Dengan banyaknya bermunculan hiotel di Pekanbaru harga bersaing, kita sepakat harga di Pekanbaru dipertahankan, kita termurah di Sumatera, kita berharap nanti jangan lagi memberikan izin hotel-hotel yang tidak sepatutnya diberikan, ruko jadi hotel kedepan jangan lagi, yang sudah, sudah lah," pesan Nofrizal yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Pekabaru ini.
Sementara itu, Lusiyanti, Wakil Ketua PHRI dalam kesempatan itu mengakui bahwa pihaknya sebagai GM hotel, belum mengetahui secara jelas apa potensi yang akan diberikan dengan kebijakan pemerintah menerapkan pariwisata halal ini.
"Kita tadi membahas fenomena pariwisata halal, maksud dari pemerintah menggalakkan pariwisata halal ini apa, biar kita sebagai pemilik hotel bisa melakukan persiapkan," ujarnya.
Kemudian, lanjut Lusiyanti, isu-isu berkaitan perkembangan hotel juga disampaikan ke Dinas Pariwisata, kemudian solusi dan hal yang harus dipersiapkan, khususnya di Pekanbaru, kesiapan naker lokal untuk menjalankan pariwisata halal yang dimaksud.
"Keseriusan pemerintah dengan stakeholder benar-benar ditingkatkan lagi, program mereka sangat luar biasa," harapnya.
Senada disampaikan Bregas Yekti, anggota PHRI lainnya, dirinya senang dengan adanya pertemuan ini bisa membahas banyak hal sesama GM hotel di Pekanbaru, sehingga bisa seragam mempersiapkan kebijakan pemerintah untuk memberlakukan pariwisata halal.
"Sehingga kita mengengetahui kemana arah pariwisata halal ini, apa tujuan Pemprov, keuntungan bagi stakeholder perhotelan apa, ini yang tadi kita bicarakan," pungkasnya. (rik)
