JAKARTA, datariau.com - Jumlah peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil) sebagai calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) terus bertambah. Hingga Sabtu (27/6/2026), total korban meninggal mencapai lima orang.
Korban terbaru adalah Nola Dya Sari, peserta yang menjalani pelatihan di Satuan Pendidikan Dudik Bela Negara Kalimantan. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia.
“Atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Panitia Seleksi Nasional dan seluruh penyelenggara Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, kami menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya lima peserta program SPPI KDKMP/KNMP 2026 yang sedang mengikuti pelatihan bela negara dan manajerial,” ujar Ketut dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Sabtu dikutip tirto.id.
Baca juga:Dukung Program Strategis Nasional, Wali Kota Dumai Hadiri Penandatanganan Pinjam Pakai Lahan untuk Gerai Koperasi Merah Putih
Menurut Ketut, pada Jumat (26/6/2026), Nola masih mengikuti pembelajaran teknik perkebunan di dalam kelas. Namun sekitar pukul 18.45 WIB, ia mengeluhkan sesak napas disertai badan terasa panas.
Tim kesehatan satuan segera memberikan pertolongan pertama sebelum merujuk korban ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Singkawang pada pukul 19.20 WIB. Karena kondisinya memburuk, Nola kemudian dipindahkan ke RSUD Abdul Azis Singkawang untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
Dalam proses perawatan, korban mengalami henti jantung. Tim medis melakukan tindakan resusitasi jantung, namun nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Pada pukul 21.03 WIB, Nola dinyatakan meninggal dunia.
Baca juga:Mendagri Tito Dampingi Presiden Prabowo Resmikan Operasionalisasi 1.061 KDKMP
Kemhan menyebut Nola sebelumnya telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan memenuhi syarat mengikuti pelatihan, meski memiliki catatan kelebihan berat badan. Penyebab medis yang mendasari kondisinya masih didalami melalui evaluasi lanjutan.
Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Pertahanan, lima peserta yang meninggal memiliki penyebab medis yang berbeda-beda, yaitu:
1. Yonanda Muhammad Taufiq - meninggal akibat cardiac arrest (henti jantung)
2. Anisa Muyassaroh - meninggal akibat heat stroke (serangan panas)
3. Novia Rahmadhani Sihotang - meninggal karena komplikasi tuberkulosis (TB)
4. Muhammad Rifki Renaldi Gunawan - meninggal dunia saat mengikuti Latsarmil, sementara hasil evaluasi medis masih dijelaskan oleh Kemhan.
5. Nola Dya Sari - mengalami sesak napas, badan panas, kemudian henti jantung saat menjalani perawatan di rumah sakit. Penyebab medis pastinya masih dalam pendalaman.
Baca juga:APBDes Tarai Bangun 2026 Terpangkas Tajam, Pembangunan Fisik Hanya 1 Drainase di Dusun IV
Pihak Istana menyatakan penjelasan mengenai insiden tersebut menjadi kewenangan Kementerian Pertahanan sebagai penyelenggara program.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan pemerintah telah menerima penjelasan dari Kemhan mengenai kasus tersebut dan meminta publik menunggu hasil evaluasi yang sedang dilakukan.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyatakan latihan dasar militer yang diberikan kepada peserta SPPI dinilai tidak tergolong terlalu berat. Menurutnya, seluruh peserta telah menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti pendidikan. Ia menambahkan pemerintah masih melakukan evaluasi dan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti setiap kematian, serta menyebut hingga saat ini belum ditemukan indikasi kelalaian dalam penyelenggaraan pelatihan.
Bertambahnya jumlah korban memicu reaksi dari DPR RI. Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mendesak Kementerian Pertahanan menghentikan sementara pelaksanaan Latsarmil bagi calon manajer Kopdes Merah Putih.
Menurutnya, meninggalnya lima peserta merupakan persoalan yang sangat serius dan tidak boleh dianggap sebagai risiko biasa.
Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan, termasuk menyesuaikan materi dengan latar belakang peserta yang merupakan masyarakat sipil, bukan prajurit militer. Pelatihan fisik, menurutnya, harus disesuaikan agar tidak membahayakan keselamatan peserta.
