BAGANBATU, datariau.com - Sejumlah warga korban pengusuran rumah liar (Ruli) di perbatasan Riau-Sumut wilayah Kecamatan Bagansinembah, Kabupaten Rokan Hilir tidak terima rumahnya dibongkar paksa dengan alat berat oleh Unsur Pimpinan Kecamatan (Upika) Bagansinembah beberapa waktu lalu.
Mereka mengatakan Upika Kecamatan keterlaluan menindas masyarakat miskin dan kecil. Tak hanya itu, masyarakat merasa tertipu dengan tanda tangan kehadiran pertemuan di Desa Bagan Menunggal dijadikan bahan acuan, bahwa masyarakat di perbatasan setuju semua jika Upika melakukan pengusuran rumah liar maupun warung remang-remang.
"Yang kita ketahui pada saat rapat itu adalah camat mengatakan ia malu di perbatasan pintu masuk di suguhi wanita pakaian seksi hanya menggunakan singlet dan lain sebagainya yang tidak sopan, dan Upika akan melakukan penggusuran warung remang-remang," ungkap salah seorang warga di perbatasan, Rahmat Refai kepada Datariau.com, Kamis (31/8/2017).
Ia menerangkan, sewaktu rapat sempat dibilang warga ini tanda tanggan buat apa, mereka mengatakan itu hanya absen berapa jumlah yang hadir di rapat. "Yang kami tanda tangani absensi hadir rapat tak ada yang lain. Tulis nama, teken," katanya.
"Yang hadir pada saat itu banyak, bahkan hampir semua masyarakat sepanjang jalan Lintas Riau-Sumut ini. Kemudian isi rapat itu dibahas oleh camat, pada tanggal 21 akan ada pembersihan warung remang-remang. Jadi kami bilang masyarakat buk siap bantu membersihkan warung remang-remang di perbatasan, namun ternyata sebaliknya bukan warung remang digusur tapi rumah warga yang buka usaha," katanya.
Jika tujuan Upika melakukan pengusuran tempat maksiat, lanjutnya, masyarakat yang tinggal di perbatasan di rumah liar juga siap memantu. Karena mereka selama ini juga resah dengan keberadaan warung remang tersebut.
"Kami siap tunjuk mana warung remang itu. Dan siap ikut membongkar, tapi bukan rumah liar yang penduduknya buka usaha untuk cari makan anak dan istri," tegasnya.
Ia menceritakan, bahwa Upika telah memberi tempo kepada pemilik rumah liar di tanggal 15 September 2017 sudah dibongkar semua. "Jika kami tak berangkat akan dibeko bangunan rumahnya oleh Upika. Apa mereka itu tidak kasihan kepada kami ini warga miskin dan kemana kami harus tinggal jika tempat kami digusur," katanya.
Masyarakat juga bilang kenapa harus dirusak rumah warga yang di kasi tempo tanggal 21 itu. "Kami siap membongkar, bukan tak siap, kami siap bongkar sendiri. Tapi jangan diroboh seperti ini, kan tidak bisa dipakai lagi bahannya. Seandainya kita bisa numpang tanah orang mana lagi bisa pakai bahannya kalau dah hancur, " kesalnya.
Hal senada juga diungkapan sumber lainya, ia protes bahwa yang digusur oleh Upika ini bukan warung remang-remang, melainkan rumah warga. "Kita heran napa rumah kita digusur mengunakan alat berat, inikan rumah bukan kafe atau warung remang," kesal sumber ini kepada Datariau.com.
Ia mengatakan bahwa dirinya siap membongkar rumahnya. Tapi bukan dengan cara paksa seperti ini. "Waktu di rapat diberi tempo satu bulan untuk rumah liar, dan saya memang ada niat untuk bongkar tapi belum tepat waktu," kesal ibu rumah tangga ini.
Namun dia juga heran kenapa rumah dia bisa rata dengan tanah dibuat oleh Upika. Padahal, lahan tempat bangunan rumah miliknya itu sudah masuk di Labuhan Batu Selatan (Labusel) Sumut. "Heranya lagi, bangunan saya ini masuk di Sumatera Utara Labusel kok kenapa orang Riau yang membongkar bangunanya," katanya.
Sejak digusur itu, adeknya sempat tiga hari tak sekolah, karena pakaian dan bukunya habis digilas alat berat. "Sempat tiga hari adek saya tidak sekolah. Karena pakaian dan bukunya abis digilas alat berat. Tak ada bisa yang diselamatkan," ungkapnya sedih.
Kolijah (60) korban pengusuran juga mengatakan, bahwa barang-barang yang kasar yang bisa diselamatkan oleh Satpol PP. "Waktu itu saya pingsan, karena tak tahan melihat rumah saya dihancuri dengan alat berat," katanya.
"Setelah saya sadar dari pingsan saya mengatakan di hadapan Upika, memang enam tahun lewat saya buka kafe, tapi setelah saya nikmati itu nol dan tidak buka lagi dah jadi rumah biasa. Kenapa mau melakukan penggusuran tak kasih tahu," ungkap nenek ini dengan nada sedihnya.
Sejak digusur, nenek ini terpaksa menumpang mendirikan tenda di lahan warga. "Udah lima hari saya dirikan tenda biru disini. Makan dan tidur disinilah, kemana mau tinggal lagi tanah tak punya," katanya.
Tak hanya itu, ia juga tahu kalau tempat yang mereka tempati itu daerah milik jalan dan terlarang dikuasai. "Kita tahu lahan itu tak boleh ditempati, tapi mau kemana lagi kita orang miskin. Namun, setiap pemilihan kita selalu ikut, karena kita asli penduduk Desa Bagan Menunggal, Kecamatan Bagan Sinembah memiliki KTP dan KK," katanya.
Jika memang tidak diakui mereka bukan asli warga Kecamatan Bagansinembah kenapa diizinkan buat KTP dan KK. "Yang sudah memiliki KK dan KTP di Jalan lintas Riau-Sumut ini sudah ada sekitar ratusan orang. Rata-rata masih numpang di daerah median jalan ini. Kalau ada lahan siapa yang mau tinggal di pingir jalan ini, karena rasiko cukup besar," keluhnya.
Adapun cari makan di pingir jalan, lanjutnya, itu cari pagi habis malam. "Jadi bagaimana kami mau cari lahan untuk makan saja dah syukur," pungkasnya.
