BAGANBATU, datariau.com - Kuasa Hukum masyarakat korban penggusuran rumah liar di perbatasan Riau-Sumut, tepatnya di kecamatan Bagan Sinembah Rohil, Parulian Sitanggang SH berkomentar soal pelajar demo.
Menurut Parulian, apa yang dilakukan oleh masyarakat Jalan Lintas Riau-Sumut melibatkan sejumlah anak sekolah adalah spontanitas, karena adanya edaran dari Upika Kecamatan Bagansinembah bahwa hari Jumat (15/9/2017) ada pelaksanaan/tindakan (eksekusi) atas rumah liar tempat usaha mereka.
"Jadi mereka berkumpul menyampaikan keluh kesah mereka agar mereka tidak digusur dari tempat itu, karena di tempat itu mereka dapat berusaha untuk mempertahankan kesinambungan hidup mereka," kata Parulian kepada datariau.com, Sabtu (16/9/2017).
"Makanya mereka menyampaikan aspirasi dengan cara seperti itu. Dan kita sebagai Penasehat Hukum mereka meminta agar tindakan mereka jangan sampai anarkis," lanjutnya.
Dalam hal ini, kata Parulian Sitanggang, warga penghuni rumah liar di perbatasan itu saat ini sedang melakukan upaya hukum untuk mempertahankan agar tetap bisa tinggal dan berjualan di daerah median jalan (DMJ) itu, tidak menerima ditertibkan terlebih digusur paksa pemerintah.
"Perlu digarisbawahi, tidak ada demo disana, tapi yang jelas, mereka menyampaikan aspirasi agar eksekusi ditunda," tegasnya.

Tampak anak-anak berseragam sekoah ikut aksi penolakan penggusuran rumah liar di perbatasan Riau-Sumut, kecamatan Bagansinembah, Rohil. (foto: samsul/datariau.com)
Terpisah, Kuasa Hukum masyarakat lainnya Von Zepplin Simbolon SH kepada datariau.com juga menjelaskan bahwa dirinya tidak setuju jika anak-anak sekolah disebut dimanfaatkan untuk aksi penolakan penggusuran rumah liar tersebut.
"Tolong jangan mengatakan dimanfaatkan. Anak-anak berjuang untuk tempat tinggal mereka sendiri bukan tempat tinggal orang lain. Pertanyaannya, mereka berangkat sekolah darimana kalau bukan dari rumah mereka, pulang dari sekolah pulang kemana kalau tidak ke rumah mereka? lalu mereka belajar setelah pulang sekolah dimana. Sudah adakah tempat disediakan pemerintah untuk sementara," pungkasnya.