SKB 3 Menteri Dinilai Bermasalah, Buya Ramli: Sedangkan Diwajibkan Saja Masih Ada Siswi Enggan Menutup Aurat

Admin
517 view
SKB 3 Menteri Dinilai Bermasalah, Buya Ramli: Sedangkan Diwajibkan Saja Masih Ada Siswi Enggan Menutup Aurat

PEKANBARU, datariau.com - Pengasuh Pondok Pesantren Al-Uswah Pekanbaru Ramli Abdul Hamid dengan tegas menyatakan penolakan atas surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri (Mendagri, Menag dan Menteri Pendidikan).

Kepada wartawan, Ramli menyatakan penolakan terhadap SKB 3 Menteri Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Buya Ramli yang juga Sekretaris Forum Komunikasi Pondok Pesantren Indonesia (FKPPI) mengatakan, SKB 3 menteri ini harus ditolak dan tidak ada kata-kata revisi karena menurutnya setelah mengamati, mencermati, terhadap isi SKB 3 Menteri tersebut, dinilai isinya mengadopsi dari pemikiran primasonri yakni suatu program Yahudi.

Baca Juga: Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Sayangkan SKB Tiga Menteri


"Bagus memang dalam tatanan bahasa, akan tetapi berlawanan arus dengan norma Aqidah Islam," terang Buya Ramli, Jumat (26/2/2021).

Ditegaskannya, dari telaah yang dia lakukan maka sebagai pimpinan pondok pesantren dia menolak SKB 3 Menteri tersebut, karena selain bertentangan dengan norma agama juga bertentangan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003, dimana dalam Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah menjadikan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.

"Sikap yang selama ini yang diterapkan di beberapa daerah khususnya lembaga pendidikan negeri dengan mayoritas ummat Islam adalah sudah tepat, dalam rangka menguatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik dengan cara memakai jilbab bagi peserta dan tenaga pendidik perempuan beragama Islam, kemudian agama lain menyesuaikan," sebut Buya Ramli saat berbincang di Komplek Ponpes Al Uswah Pekanbaru.

Sekum MUI Riau periode 2015-2020 ini juga menambahkan, bahwa SKB 3 Menteri bertentangan dengan semangat otonomi daerah, dimana daerah tertentu memiliki kearifan lokal dalam hal berpakaian, termasuk di Provinsi Riau dengan berpakaian Melayu bagi peserta dan tenaga pendidik.

"Selama ini sudah diterapkan dan kebetulan busana Melayu adalah menutup aurat, selama ini agama lain tidak keberatan, karena di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung," terangnya.

Adapun penegasan yang dilakukan pemerintah atas SKB Tiga Menteri tersebut, dimana lembaga pendidikan negeri yang tidak melaksanakan SKB tersebut bisa diberikan sanksi oleh pemerintah daerah, serta pemerintah daerah yang tidak melaksanakan SKB tersebut bisa diberikan sanksi oleh Kementerian Dalam Negeri, Buya Ramli menilai hal itu bentuk pendidikan sekuler.

"Dimana kepala atau pimpinan lembaga pendidikan tidak dibolehkan lagi mewajibkan kepada peserta didik yang beragama Islam untuk menutup aurat. Padahal yang demikian adalah perintah Agama dalam Al Quran Surat An-Nur ayat 31 dan Surat Al Ahzab ayat 32," tegasnya.

Penulis
: Ramlan
Editor
: Riki
Sumber
: Datariau.com
Punya rilis yang ingin dimuat di datariau.com? Kirim ke email datariau.redaksi@gmail.com