Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Sayangkan SKB Tiga Menteri

Admin
211 view
Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Sayangkan SKB Tiga Menteri

PEKANBARU, datariau.com - Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Yasser Hamidy mengaku kecewa terhadap pemerintah yang mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait atribut keagamaan.

"Saya pribadi tentu menyayangkan, karena sebenarnya apa yang dilakukan selama ini oleh Disdik maupun pihak sekolah itu sudah baik. Salah satunya penggunaan jilbab untuk menutup aurat bagi siswi yang beragama Islam. Saya rasa itu baik, karena ini mencerminkan moral yang baik dalam diri siswa itu sendiri," kata Yasser, Rabu (24/2/2021).

Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama terkait aturan mengenai seragam dan atribut pendidik dan siswa didik.

Hal ini tentu membuat banyak pihak yang menentang dan beberapa daerah juga tidak setuju terhadap SKB Tiga Menteri tersebut. Terutama dari daerah yang mempunyai kearifan lokal seperti Provinsi Riau yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

Yasser berpandangan, nilai-nilai moral yang tertanam pada setiap siswa akan luntur seiring keluarnya SKB Tiga Menteri tersebut.

"Kalau misalkan itu dilonggarkan, mau dikemanakan generasi anak bangsa ini kedepannya jika hal-hal yang mencerminkan kebaikan tersebut dihilangkan atau dilonggarkan," terangnya.

Politisi PKS ini berharap pemerintah pusat dapat mengevaluasi Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait aturan berpakaian di sekolah. Pasalnya, banyak pihak dan daerah mempertanyakan pemerintah perihal upaya untuk melarang atribut keagamaan seperti penggunaan jilbab di lingkungan sekolah.

"Seharusnya pemerintah hendaknya merevisi SKB inilah, agar pemerintah kedepan benar-benar mencermikan dukungan terhadap pembentukan moral bangsa yang lebih baik untuk kedepannya," pungkasnya.

Seperti diketahui, Tiga Menteri yakni Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian, dan Menag Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) soal penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah. Ada sejumlah poin yang mengatur tentang pemakaian seragam.

SKB 3 Menteri ini terbit dengan Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam salinan SKB 3 menteri ini disebutkan peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan di lingkungan sekolah berhak untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut tanpa kekhasan agama tertentu atau dengan kekhasan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pemerintah daerah dan sekolah memberikan kebebasan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut," demikian isi salinan SKB 3 Menteri, dikutip detik.com, Kamis (4/2/2021).

SKB 3 Menteri ini juga memuat sanksi bagi pimpinan pemerintah daerah atau kepala sekolah bagi yang tidak melaksanakan keputusan ini. Dipaparkan, Pemda bisa memberikan sanksi disiplin bagi kepala sekolah pendidik, atau tenaga kependidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemendari juga bisa memberi sanksi kepada gubernur berupa teguran tertulis dan atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mendikbud Nadiem Makarim sendiri menyampaikan, adanya SKB ini pemerintah daerah dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan atau tanpa kekhususan agama. Pemda dan kepala sekolah diberi waktu 30 hari.

"Karena ada peraturan bahwa itu haknya individu. Berarti konsekuensinya adalah Pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan-aturan yang mewajibkan ataupun melarang atribut tersebut paling lama 30 hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan," kata Nadiem.

SKB ini dikecualikan untuk Provinsi Aceh. "Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan Keputusan bersama ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh," pungkas Nadiem. (end)

Penulis
: Endi Dwi Setyo
Editor
: Riki
Sumber
: Datariau.com
Punya rilis yang ingin dimuat di datariau.com? Kirim ke email datariau.redaksi@gmail.com