Jadi Polemik, Wartawan Liputan Inhu Minta DPRD Coret Anggaran Belanja Publikasi

datariau.com
4.142 view
Jadi Polemik, Wartawan Liputan Inhu Minta DPRD Coret Anggaran Belanja Publikasi
Dok.

RENGAR, datariau.com - Anggaran belanja publikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkab Inhu dengan nilai Rp 1 miliar lebih dinilai hanya dinikmati media tertentu, banyak media yang eksis dan jadi bacaan masyarakat Inhu sebagai sumber informasi, malah tidak mendapatkan kerjasama tersebut.

 

Dimana, Kominfo Inhu telah memanggil media untuk tindaklanjut kerjasama, namun hanya 14 media saja yang terdiri dari 7 media online dan 7 media cetak, beberapa media tersebut bahkan dinilai tidak eksis di Inhu.

 

Atas kondisi ini, agar tidak menjadi polemik berkepanjangan, maka beberapa wartawan liputan Inhu meminta agar anggaran belanja publikasi tersebut ditiadakan saja. Karena tanpa dibantu APBD, media tetap bisa beroperasi dan melakukan liputan aktif di Inhu, memberi informasi sesuai fakta, sebagai hak publik.

 

Seperti disampaikan Wartawan Kantor Berita Antara yang berdomisili di Pematangreba, Asripilyadi mengatakan, pembagian kontrak kerjasama media yang diberikan Pemkab Inhu melalui Diskominfo Inhu merupakan tindakan yang tidak mendidik kepada wartawan tempatan.

 

Pemberian kontrak halaman itu terkesan tebang pilih, yang diduga diberlakukannya kepada orang-orang yang dekat dengan penguasa saja. Sementara media yang aktif memberitakan kritikan dikesampingkan Pemkab.

 

"Hal ini akan membuat kegaduhan terhadap sesama wartawan di Inhu. Untuk itu diminta kepada DPRD dan Bupati Inhu untuk batalkan  kerjasama publikasi tersebut," pintanya.

 

Sementara itu, Dely wartawan dari media online jelalahriau.com mengatakan, apa yang diputuskan Diskominfo Inhu yang hanya menerima 7 media cetak dan 7 media online itu tidak adil, untuk mencegah terjadinya konflik sesama wartawan di Kabupaten Inhu, maka bagusnya kontrak kerjasamanya dibatalkan.

 

"Kita menduga media yang mendapat kontrak halaman hanya orang dekat penguasa Inhu. Apa ini yang disebut mendidik. Kalau tidak bisa pemerintah kerjasamakan publikasi semua media di Inhu lebih baik kerjasama publikasi itu dicoret atau batalkan dan DPRD Inhu diminta untuk hearing Komonfo terkait permasalahan kerjasama publikasi sebelum terlaksanakan kontrak," pungkasnya.

Penulis
: Heri
Editor
: Agusri
Sumber
: Datariau.com
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar