Utang Untuk Mengisi Kas Negara, Masihkah Sebagai Solusi?

Datariau.com
172 view
Utang Untuk Mengisi Kas Negara, Masihkah Sebagai Solusi?
Susila Herdiati

DATARIAU.COM - Wabah covid-19 yang masih belum berakhir benar-benar memporak-porandakan segala lini kehidupan manusia. Baik dari segi sosial, budaya, politik, keamanan dan perekonomian banyak mengalami perubahan secara signifikan. Boleh dikatakan pandemi yang terjadi akibat virus covid-19 yang bahkan sampai saat ini menurut para ahli sudah memasuki varian delta yang penyebaran virusnya semakin ganas.

Tidak dapat dipungkiri dengan wabah yang berkepanjangan akan sangat menyulitkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Seperti bekerja, sekolah, berbelanja dan bahkan untuk berliburpun masyarakat mengalami kesulitan. Dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan masyarakat diluar menyebabkan konsumsi ekonomi dari sektor riil mengalami penurunan. Krisis ekonomi pun terus mengalami peningkatan. Dengan adanya penurunan konsumsi dari sektor riil maka akan berimbas kepada penurunan jumlah penerimaan pajak, dimana pajak menjadi faktor utama dalam penerimaan APBN.

APBN (Anggara Pendapatan Belanja Negara) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran Negara selama satu tahun anggaran. Tema besar APBN tahun anggaran 2020 adalah “mendukung Indonesia Maju” dimana kebijakan fiskal akan diarahkan untuk mendukung akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Berbagai kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar siap berkompetensi dan beradaptasi dengan kemajuan industry dan tekhnologi. (sumber: Kementerian Keuangan)

Masih berdasarkan target pembangunan APBN 2020, tingkat pengangguran berkurang berkisar 4,8%-5,0%. Gini Rasio (indeks) 0,375-0,380. Tingkat kemiskinan akan menurun berkisar pada angka 8,5%-9,0% dan Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat di angka 72,51. Dan akhirnya kita semua tahu bahwa APBN 2020 mengalami defisit sebesar 6,34% terhadap PDB atau sebesar Rp 1.039,2 T. Angka yang benar-benar fantastis.

Krisis ekonomipun semakin berkepanjangan, apalagi setelah negeri ini dilanda pandemi. Penyebab krisis ekonomi salah satu faktornya adalah APBN yang semakin berat. Seperti yang diungkapkan Rektor Universitas Paramadina, Didik Rachbini mengatakan APBN memiliki masalah berat di masa pandemi ini. Ia menduga APBN dapat memicu krisis ekonomi. Setidaknya ada lima faktor di dalam APBN yang berpotensi menyebabkan krisis di kemudian hari. Faktor tersebut antara lain adalah proses politik APBN yang sakit dan bias, dan defisit primer yang semakin melebar dan tidak terkendali. Selain itu rasio pembayaran utang terhadap pendapatan yang naik di era Presiden Joko Widodo. Persoalan lainnya adalah dana yang mengendap dan bocor di daerah serta pembiayaan PNM (Permodalan Nasional Madani) dan BNM sakit yang berpotensi menjadi masalah di masa depan (Tempo.Co. Jakarta)

Berikut yang diungkapkan Anthony Budiawan selaku Managing Director Political Economy and Policy Studies, Indonesia sudah memasuki tahapan krisis karena indikasi pemerintah sudah menaikkan pajak. Rasio penerimaan perpajakan terus menurun dari 10,68% sebelum pandemi menjadi 8,69%. Ditambah dengan risiko turunnya harga komoditas yang akan memasukkan APBN dalam krisis yang semakin dalam.

Namun kondisi ini tidak menurunkan semangat pemerintah untuk melakukan kembali utang luar negeri dalam rangka menutupi defisit anggaran APBN. Defisit anggaran terjadi karena terlalu besar alokasi-alokasi anggaran yang direncanakan dalam APBN. Pemerintah menambah anggaran PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dari Rp 699 triliun menjadi Rp 744 triliun di era pandemi covid-19. Sungguh suatu angka (sekali lagi) benar-benar fantastis. Alih-alih mencari solusi Didik Rachbani mengatakan pemerintah di masa yang akan datang dapat akan menanggung warisan beban utang pemerintah saat ini. APBN, presiden dan anngota DPR yang akan datang dipaksa untuk menambal deficit utang yang sangat besar saat ini. (Alinea.id Kamis 11/3).

Mirisnya di tengah besarnya anggaran APBN, terutama penanganan covid-19 dan pemulihan Ekonomi Nasional sejak tahun lalu dampaknya dirasakan kurang maksimal di tengah masyarakat. Buktinya kasus covid-19 di Indonesia menduduki peringkat pertama di dunia 29 Juli 2021 dengan bertambahnya masyarakat penyintas covid-19. Sehingga satu-satunya cara pemerintah untuk mengisi kas negara selain pajak adalah dengan melakukan utang luar negeri. Dimana penerimaan pajak tidak mencukupi kas negara.

Dengan demikian, jika kebijakan yang dilakukan pemerintah guna menutupi defisit APBN adalah dengan mengadakan pinjaman luar negeri, maka dapat dipastikan jumlah utang Indonesia semakin bertambah. Padahal jika SDA Indonesia dikelola dengan baik dan benar, tidak akan ada APBN defisit yang berimbas pada membengkaknya utang luar negeri. (Susila Herdiati)