DATARIAU.COM - Salah satu tujuan negara Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Namun hari ini jelas dirasakan bahwa kehidupan semakin sulit. Harga-harga barang pangan, bahan bakar minyak bahkan pajak selalu naik, sedangkan gaji atau pemasukan rakyat tidak naik bahkan tidak mencukupi pengeluaran dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan keluarga.
Dikutip dari Detikfinance.com, Bank Dunia (World Bank) melaporkan 60,3% atau sekitar 171,91 juta penduduk Indonesia masuk dalam kategori miskin. Jumlah ini tercatat mengalami penurunan dari 61,8% pada tahun 2023. Pengelompokkan penduduk miskin yang digunakan oleh World Bank tersebut didasari acuan garis kemiskinan untuk kategori negara berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income dengan standar sebesar $6,85 PPP(Purchasing Power Parity) per kapita per hari.(30/04/2025)
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan perbedaan signifikan dalam cara perhitungan jumlah penduduk miskin oleh lembaganya dan World Bank. Versi BPS sendiri, angka kemiskinan hanya berada di 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa per September 2024. Menurut Amalia, disparsitas tersebut terjadi karena adanya perbedaan standar garis kemiskinan yang digunakan dan untuk tujuan yang berbeda. (Tirto.id, 02/05/2025)
Berdasarkan data BPS, pada September 2024 garis kemiskinan tercatat sebesar Rp. 595.242/kapita/bulan. Rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.803.590,00/rumah tangga miskin/bulan. (BPS, 15/01/2025)
Kemiskinan itu Nyata
Penyebab perbedaan jomplang standar kemiskinan nasional dan dunia adalah perbedaan standar pengukuran. Seseorang bisa dikategorikan tidak miskin secara nasional, tetapi masuk dalam kategori miskin ekstrem secara global. Oleh karena itu butuh data yang akurat terhadap realitas kemiskinan di lapangan.
Angka-angka yang dikeluarkan oleh BPS maupun World Bank sejatinya tidak bisa menjadi gambaran nyata kondisi ekonomi masyarakat Indonesia per individu. BPS misalnya, hanya mengambil hitungan rata-rata. Padahal di lapangan jumlah keluarga yang anggota rumah tangga lebih dari 4 banyak juga. Menurut data BPS, jumlah keluarga yang anggota rumah tangga 4 sampai 6 orang ada 58,63% di Indonesia pada tahun 2024.
Standar garis kemiskinan yang ditetapkan juga rendah, tidak sesuai dengan realitas kebutuhan dan pengeluaran masyarakat, apalagi di tengah kondisi semua harga bahan pokok, serta kebutuhan non makanan seperti BBM dan lain-lain sudah semakin tinggi. Standar rendah ini yang mengakibatkan negara bisa mengklaim sukses mengurangi kemiskinan, padahal itu hanya manipulasi angka untuk menarik investasi.
Perbedaan standar kemiskinan tersebut merupakan dampak dari penerapan sistem kapitalisme dalam tata kelola ekonomi dan sosial. Kapitalisme telah gagal menyejahterakan rakyatnya. Faktanya, dimanapun kita berada sangat banyak dijumpai keluarga yang sulit memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Sistem Ekonomi Islam
Sistem ekonomi Islam bisa menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Islam memandang bahwa pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu adalah tanggung jawab negara, bukan diserahkan kepada mekanisme pasar atau korporasi. Negara akan melihat kondisi ekonomi masyarakatnya per individu, bukan kolektif seperti negara dalam sistem kapitalisme.
Negara menjamin tersedianya lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk para laki-laki yang diwajibkan oleh Islam untuk mencari nafkah, serta gaji yang layak. Sehingga setiap laki-laki atau kepala keluarga memiliki sumber penghasilan.
Negara juga menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap masyarakat per individu. Mulai dari memastikan segala bahan pangan yang akan dikonsumsi tersedia dengan cukup lalu terdistribusi secara merata ke seluruh masyarakat.
Masyarakat mendapatkan bahan pangan tersebut dengan mudah karena harganya sangat terjangkau. Tidak ada satu orangpun yang kelaparan sekian lama karena tidak bisa makan. Negara segera bertindak saat tahu ada masyarakatnya yang tidak terpenuhi kebutuhannya.
Begitu juga dalam hal kebutuhan yang lain, baik itu rumah, pendidikan, dan kesehatan. Negara memberikan pelayanan terbaik agar terpenuhi kebutuha dasarnya ini bagi setiap masyarakatnya. Masyarakat bisa mendapatkan semua itu dengan mudah bahkan gratis.
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Imam (Khalifah) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus." (HR al-Bukhari dan Ahmad). Wallahu a'lam bishawab. ***
