DATARIAU.COM - Ayam mati di lumbung padi. Mungkin demikian pepatah yang tepat untuk menggambarkan kondisi masyarakat di sekitar industri pertambangan. Hilirisasi nikel yang diklaim akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan membuat masyarakat sekitar akan sejahtera nyatanya jauh panggang dari api.
Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang keberhasilan pemerintah membuat banyak lapangan pekerjaan dari sektor industri nikel sangatlah tidak benar bila kita bandingkan dengan daya rusak industri nikel yang mengakibatkan ribuan, bahkan puluhan ribu petani dan nelayan, kehilangan mata pencaharian. Juga bila dibandingkan dengan jumlah perempuan yang menganggur akibat tidak memiliki pekerjaan dan kehilangan mata pencaharian.
Hal ini seperti diungkapkan oleh Direktur WALHI Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin yang menyatakan peningkatan investasi hilirasi nikel di Indonesia, khususnya di Sulawesi, tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkannya pada lingkungan.
Ironis memang. Apalagi angka kemiskinan di Pulau Sulawesi, ladang nikel terbesar dan salah satu pusat nikel di dunia, masih sangat tinggi. Bahkan setelah adanya hilirisasi nikel. Data Aliansi Sulawesi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Sulawesi Tengah mencapai 12,33 persen atau termasuk 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan dan Tenggara juga tidak menggembirakan, masing-masing 8,7 persen dan 10,11 persen.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan sejak dihentikannya ekspor bijih nikel pada 2020, investasi hilirisasi nikel di Indonesia tumbuh pesat. Kini sudah terdapat 43 industri pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar. Menurut Jokowi, bila konsisten dan mampu melakukan hilirisasi nikel, tembaga, bauksit, CPO dan rumput laut, Indonesia dapat meningkatkan pendapatan per kapitanya dalam 10 tahun mendatang.
Jokowi juga mengatakan berdasar hitung-hitungan perkiraan dalam 10 tahun mendatang pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp153 juta atau $10.900. Sebagai perbandingan tahun 2022 kemarin, kita berada di angka Rp71 juta. Hilirisasi nikel dan komoditas lainnya di Indonesia, menurut Jokowi, dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi baru terbarukan serta meminimalisir dampak lingkungan. Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun pusat pembibitan untuk menghutankan kembali lahan pasca penambangan.
Pernyataan Jokowi tersebut nyatanya terbantahkan dengan laporan yang diungkap Aliansi Sulawesi Terbarukan. Aliansi menyatakan hampir seluruh aktivitas tambang nikel di Sulawesi dilakukan tanpa memperhatikan aspek perlindungan bagi keanekaragaman hayati. Flora dan Fauna di Pulau Wawonii kian terancam tambang nikel. Tidak kurang dari 1.000 jenis tumbuhan dan ratusan hewan, antara lain penyu, kura-kura batok, dan burung maleo, makin terancam habitatnya oleh aktivitas pertambangan nikel di Pulau Wawonii yang termasuk pulau kecil.
Perusahaan-perusahaan tambang yang menyuplai bijih nikel ke smelter-smelter nikel di Sulawesi telah berkontribusi dalam menghancurkan hutan yang secara langsung juga menghancurkan rumah bagi bagi hewan-hewan endemik Sulawesi. Presiden sama sekali tidak melihat hutan hujan dan ekosistem lainnya yang setiap hari rusak akibat tambang nikel. Presiden tidak melihat adanya penghancuran keanekaragaman hayati akibat hilirisasi nikel.
Ironisnya hilirisasi mineral nikel di Indonesia saat ini didomisasi oleh perusahaan-perusahaan China yang mencapai sekitar 80 persen. Apalagi perusahaan-perusahaan smelter China tersebut selama ini abai terhadap dampak lingkungan dan sosial. Akibatnya terjadi krisis air bersih yang dialami oleh masyarakat yang berada dalam lingkaran smelter dan tambang nikel, seperti yang terjadi di Pulau Wawoni, Sulawesi Tenggara. Saat ini masyarakat harus mengonsumsi air berwarna merah kecoklatan akibat lumpur tambang nikel.
Seharusnya kebijakan industrialisasi yang diterapkan di negeri memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat. Jangan sampai masyarakat justru diperlakukan tidak adil. Apalagi industri tambang nikel ternyata 80% dikuasai asing, terutama Cina. Sementara perusahaan tambang nikel yang menyuplai bijih nikel ke smelter Cina adalah pengusaha nasional. Artinya, pihak yang paling besar mendapatkan keuntungan dari aktivitas jual beli ore nikel di Sulawesi adalah pengusaha.
