Oleh: Sri lestari, ST

Dengan Sumber Daya Alam yang Melimpah, Rakyat Indonesia Seharusnya Sejahtera

Admin
71 view
Dengan Sumber Daya Alam yang Melimpah, Rakyat Indonesia Seharusnya Sejahtera
Ilustrasi (Foto: Internet)

DATARIAU.COM - Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia merupakan negeri yang berlimpah ruah kekayaan alamnya. Banyak wilayah yang menyimpan kekayaan alam berlimpah ruah, salah satunya adalah Blok Wabu. Blok Wabu merupakan blok tambang emas atau kawasan yang pernah dipakai Freeport untuk menambang emas.

Blok Wabu yang berada di Intan Jaya, Papua, diduga memiliki potensi kandungan emas yang lebih besar dari Tambang Grasberg, Freeport Indonesia. Blok ini disebut-sebut menjadi rebutan para pengusaha setelah dikembalikan Freeport Indonesia ke pemerintah sebelum tahun 2018. MIND ID dan PT Aneka Tambang Tbk menyatakan siap untuk mengelola blok tersebut.

Mengacu data Kementerian ESDM 2020, Blok Wabu menyimpan potensi sumber daya 117,26 ton bijih emas dengan rata-rata kadar 2,16 gram per ton (Au) dan 1,76 gram per ton perak. Peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman mengatakan nilai potensi ini setara dengan USD14 miliar atau nyaris Rp300 triliun dengan asumsi harga emas USD1.750 per troy once. Sementara itu, setiap 1 ton material bijih mengandung logam emas sebesar 2,16 gram.

“Ini jauh lebih besar dari kandungan logam emas material bijih Grasberg milik Freeport Indonesia yang setiap ton materialnya hanya mengandung 0,8 gram emas,” ujar Ferdy. (Okezone Finance).

Melihat pengalaman dari pengelolaan tambah emas oleh PT Freeport yang ada di Grasberg telah membuat masyarakat Papua gigit jari. Pengelolaan kekayaan yang diserahkan kepada para pengusaha sangat memberikan efek tidak baik kepada masyarakat Papua.

Diantaranya adalah terjadi kerusakan lingkungan karena tidak layaknya penampungan tailing di sepanjang Sungai Ajkwa, Kabupaten Mimika, Papua. Kerugian lingkungan di area hulu diperkirakan mencapai Rp 10,7 triliun, muara sekitar Rp 8,2 triliun, dan Laut Arafura Rp 166 triliun. Melimpahnya tailing Freeport menyebabkan pencemaran air serta kerusakan hutan dan kebun sagu.

Masyarakat setempat pun menjadi terisolasi. Lebih dari itu, pembuangan limbah tambang di tanah adat Amungme ke kawasan tanah adat suku Komoro mengusik mata pencaharian warga setempat sebagai nelayan sejak puluhan tahun lalu.

Tatkala pencaharian masyarakat terganggu maka sangat berpeluang melahirkan permasalahan baru yakni bertambahnya masyarakat miskin dan meningkatnya tindak kriminal, sehingga semakin jauh gambaran dari masyarakat yang sejahtera. Selain itu, kondisi alam juga akan terganggu dan alam menjadi tidak seimbang. Hal demikian yang nantinya menjadi asal muasal hancurnya alam. Padahal alam merupakan salah satu jantung kehidupan.

Islam sebenarnya mengatur kepemilikan kekayaan dan pengelolaan kekayaan bagi manusia. Dengan aturan kepemilikan inilah nantinya pengelolaan kekayaan alam menjadi tepat sasaran dan alam terus seimbang.

Dalam Islam kepemilikan terbagi menjadi tiga, yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Kepemilikan individu adalah kepemilikan yang dikelola oleh individu dan manfaatnya untuk individu. Seperti rumah, kendaraan, perkebunan dan perindustrian.

Kepemilikan umum adalah kepemilikan yang dikelola oleh negara dan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti hutan, kekayaan alam di perut bumi (emas, perak, minyak bumi, pasir besi, tembaga), laut, danau dan sungai-sungai.

Kepemilikan negara adalah kepemilikan yang dikelola negara dan pemanfaatannya untuk kepentingan negara. Seperti harta ghanimah, fa’i, khumus, kharaj, jizyah 1/5 harta rikaz, ’ushr, harta orang murtad, harta orang yang tidak memiliki ahli waris, dan tanah hak milik Negara.

Harta milik Negara digunakan untuk berbagai kebutuhan yang menjadi kewajiban Negara untuk mengatur dan memenuhi urusan rakyat seperti menggaji pegawai, akomodasi jihad, pembangunan sarana dan prasarana publik, dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan di atas, emas, tembaga dan perak merupakan kepemilikan umum yang dikelola oleh negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Sehingga tidak boleh diberikan pengelolaannya kepada pengusaha ataupun pihak swasta.

Hal demikian tampak tatkala Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam pernah mengambil kebijakan untuk memberikan tambang kepada Abyadh bin Hammal al-Mazini. Namun kebijakan tersebut kemudian ditarik kembali oleh Rasulullah setelah mengetahui tambang yang diberikan Abyadh bin Hammal laksana air yang mengalir.

Untuk barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas maka individu tidak boleh menguasainya sebab barang tambang tersebut termasuk harta milik umum dan hasilnya masuk dalam kas Baitul Mal.

Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam bersabda: “Kaum muslim bersekutu dalam tiga hal; air, padang rumput dan api” (HR Abu Dawud).

Maka dari itu menjadi sesuatu yang kurang tepat tatkala pengelolaan gunung emas di Papua diserahkan kepada pihak swasta. Negara sebaiknya mengambil alih pengelolaan kekayaan alam, sehingga hasil pengelolaan kekayaan alam dapat diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Tidak dipungkiri masyarakat akan merasakan pendidikan dan kesehatan secara geratis, pelayanan umum yang memadai, dan kehidupan yang sejahtera.

Dengan demikian dengan menarik kembali pengelolaan kekayaan alam oleh negara, negara dapat memaksimalkan hasil kekayaan untuk mensejahterakan rakyat. (*)