DATARIAU.COM - Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dalam demokrasi, tampaknya hanya isapan jempol belaka. Berharap rakyat akan sejahtera, sungguh jauh panggang daripada api. Demokrasi tidak kunjung dapat membuktikannya.
Wajarlah seorang penulis senior for Strategis of International studies, J. Kristiadi, mengungkapkan bahwa demokrasi cacat sejak lahir.
Cacatnya sistem ini karena tidak ada jaminan orang-orang yang dipilih dapat mewakili ratusan juta rakyat. Padahal, sistem ini mengharuskan adanya keterwakilan rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan.
Seperti halnya politik dinasti, yang kerap kali terus terjadi dalam pentas demokrasi. Bahkan politik dinasti dianggap sudah ?direncanakan? untuk terjadi.
Hal itu disampaikan akademisi Universitas Gajah Mada, Kuskrido Ambardi dalam diskusi akhir tahun Fisip UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Politik Dinasti tidak tiba-tiba muncul. Ada kaitannya dengan kartelisasi (oligarki) politik.
Jika oligarki politik dilakukan partai politik, sementara politik dinasti dilakukan pribadi-pribadi. Munculnya politik dinasti dapat memudahkan kartel politik bergerak serta langkah kartelisasi partai lebih mudah tercapai. (rmolbanten.18/12/2019).
Jelang Pilkada 2020, keluarga istana pun turut dalam pertarungannya. Apalagi Mahkamah Konstitusi (MK) telah melegalkan ketentuan pencalonan kepala daerah berasal dari keluarga petahana untuk maju sebagai kepala daerah.
Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Sederet nama dari keluarga istana mulai ramai diperbincangkan karena maju dalam Pilkada 2020.
Gibran Rakabuming putra sulung Presiden Joko Widodo siap maju setelah diputuskan oleh partai PDI-P sebagai kendaraannya, sebagai calon wali kota Solo tahun 2020. Menantu Presiden Jokowi, Bobby Afif Nasution juga tak mau melewatkan kesempatan emas.
Meski sebelumnya ia menepis adanya politik dinasti karena maju dalam pilkada 2020, tapi fakta membuktikan, ada nilai tawar dalam politik dalam posisinya sebagai menantu presiden. Dukungan Partai Golkar dan Partai Nasdem sudah ia raih. Selangkah lagi ia maju sebagai calon terkuat di kota Medan.
Selanjutnya, Putri Wakil Presiden Ma?ruf Amin yaitu Siti Nur Azizah, digadang-gadang maju dalam Pilkada Tangsel 2020 oleh Partai Keadilan Sejahtera. Ia akan disandingkan dengan kader PKS yaitu Ruhamaben. Koalisi PKS dan Demokrat pun terjalin.
Keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo pun maju sebagai calon wali kota Tangsel diusung PDI-P dan Gerindra. Anak Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah tak mau ketinggalan, Pilar Saga Ichsan resmi mendapat rekomendasi Partai Golkar dan PPP untuk maju sebagai calon wali kota Tangsel 2020. (akurat.co,19/7/2020).
Penguasa Sakti Gunakan Jurus Aji Mumpung
Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indonesian Political Review, Ujang Komarudin menyatakan Presiden Joko Widodo tengah berupaya membangun dinasti politik. Mungkin mumpung sedang jadi presiden, sedang memiliki kekuasaan, akhirnya dorong anaknya jadi wali kota.
Ia menilai pencalonan keluarga Presiden di Pilkada berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Sebab, presiden memiliki semua sumber daya untuk bisa memenangkan anaknya, mulai dari kekuasaan, jaringan, birokrasi, hukum, finansial, dan lain-lain.
Bahkan, ia mengungkapkan Indonesia saat ini sedang diwarnai fenomena oligarki dan dinasti politik yang menguat. Tak hanya di level nasional, tetapi juga di tingkat daerah. (nasional.kompas.com, 18/7/2020).
Politik oligarki dan politik dinasti yang dilakukan penguasa akan dijumpai dalam demokrasi. Segala macam cara akan dilakukan untuk melanggengkan kekuasaan. Suara terbanyak, sokongan dana besar dari para kapital, pengaruh jabatan, dan ketenaran.
Kekuasaan para dinasti yang bertambah besar diberbagai daerah sungguh fatal sekali. Tentu akan semkain maraknya korupsi dan penyalahgunaan APBD dan APBD. Pejabat terpilih bisa orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan elite penguasa maupun orang yang memberikan modal sebagai mahar.
Praktik politik dinasti akan mengganggu proses checks and balances antar lembaga negara. Fungsi saling mengontrol pasti tidak bisa maksimal jika sejumlah jabatan publik dikuasai satu keluarga besar.
Munculnya politik dinasti dari beberapa sebab, yaitu adanya hasrat pada diri maupun keluarga untuk terus berkuasa, adanya sekelompok organisasi atas kesepakatan dan kebersamaan sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok, adanya kolaborasi antara pengusaha dan penguasa menggabungkan kekuatan modal dengan kekuatan politisi.
Akibat dari politik dinasti akan banyak pemimpin lokal menjadi politisi berpengaruh mulai dari anak, istri, menantu dan sanak keluarga berbondong-bondong berupaya terlibat dalam sistem pemerintahan. Dan juga akan membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan, sedangkan orang yang kompeten dilengserkan karena alasan bukan keluarga. Hasilnya tentu akan lahir pejabat negara tidak memiliki kapabilitas menjalankan amanahnya karena kekuasaan yang diperoleh dari hasil kompromi elite penguasa.
Cara menyingkirkan politik dinasti ini hanyalah dengan menyingkirkan sistem yang memunculkannya, yakni demokrasi.
Sebagai umat Islam, tentu ada syariat yang mengaturnya karena Islam merupakan agama berikut seperangkat sistem aturan kehidupan. Kepemimpinan Islam untuk menegakkan agama dengan melaksanakan syariat Islam dan memenuhi kemaslahatan umat. Hal yang terpenting dalam Islam, memilih memimpin sesuai syarat yang disyariatkan. Bukan dengan penunjukkan yang turun menurun sifatnya, melainkan umat memahami benar pada dirinya terdapat ketakwaan serta kapasitas menjalankan seluruh syariat.
Imam al-Mawardy dalam bukunya al-Ahkan al-Sulthaniyyah menjelaskan syarat seorang pemimpin. Diantaranya, pemimpin itu memiliki ilmu pengetahuan, bukan saja piawai dalam mengatur urusan negara tapi juga berpengetahuan luas tentang agama. Itulah yang diajarkan Islam.
Pemimpin bertakwa ialah pemimpin yang dekat dengan Tuhan, terhindar dari perbuatan dosa, memiliki sifat wara? yang tidak terobsesi mengejar kepentingan dunia, dan dapat dipercaya memegang amanah kepemimpinan.
Oleh karena itu, kepemimpinan merupakan perkara berat. Pertanggungjawabannya pun begitu berat di hadapan Allah Subhana Wata'ala. Tidakkah cukup Rasul telah mengingatkan kita? ?Siapa yang diamanati Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia tidak memimpinnya dengan tuntunan yang baik, maka ia tidak akan dapat merasakan bau surga,? (HR Al-Bukhari dan Muslim).
Lalu dimanakah posisinya? karena balasan di yaumil akhir kelak hanya dua saja, surga atau neraka. Nauzubillah min zalik, neraka lah tempatnya. Sungguh seburuk-buruk tempat. Tempat dimana mereka yang haus akan kekuasaan. (*)
Wallahu'alam bisshowab.
