DATARIAU.COM - Rakyat Indonesia disuguhi dua pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres), Jokowi-Maruf Amin (JMA) dan Prabowo Subiyanto-Sandiaga Uno (PS). Dua pasangan ini akan berupaya keras untuk meyakinkan masyarakat pemilih untuk menjatuhkan pilihannya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019. Terpentalnya nama Mahfud MD yang gagal bersanding dengan Jokowi pada menit-menit terakhir, menarik untuk dianalisis. Respon beragam atas munculnya dua pasangan Capres-Cawapres itu, yakni munculnya pasangan calon yang menggunakan simbol keagamaan di satu sisi, dan menggunakan kalkulasi rasional di sisi yang lain.
Dengan munculnya dua pilihan calon pemimpin ini, masyarakat diharapkan cerdas dalam memilih pemimpin. Hal ini semata-mata agar masyarakat Indonesia tidak semakin terancam situasi sosial dan ekonominya, serta tidak terpilih pemimpin yang demikian bebas mengumbar janji dan gampang mengingkarinya. Maka disinilah pentingnya mengedepankan rasionalitas dan mengkritisi penggunaan simbol guna mengubah kehidupan sosial yang lebih beradab dan bermartabat.
Berharap Munculnya Pemimpin Bermartabat
Sebagai petahana, Jokowi sangat cerdik dalam memilih Cawapres. Sosok ulama dipilih guna merespon kegelisahan masyarakat yang menganggap bahwa pemerintahannya identik dengan kebijakan anti Islam. Kriminalisasi tokoh dan ulama sering terjadi dan hal ini demikian membekas di mata kaum muslimin sehingga euforia ganti presiden 2019 begitu besar gaungnya. Dengan menggandeng tokoh NU yang sekaligus ketua MUI, maka diharapkan masyarakat muslim bersimpati dan akan memilih pasangan nasionalis dan religius ini. Berbagai persoalan yang mendesak tidak dijawab dengan menggandeng Cawapres yang profesional, tetapi justru Petahana lebih memilih ulama. Hal ini sekaligus sebagai jawaban atas kebijakan masa lalunya yang dianggap mennyudutkan atau meminggirkan peran ulama.
Hal ini berbeda dengan PS yang sempat hadir dalam ijtima ulama guna memperoleh pendamping sebagai Cawapresnya. Bahkan dalam acara itu merekomendasi Abdul Shomad dan Salim Al-Jufri sebagai Cawapres, namun Prabowo justru memilih Sandiaga Uno. Pilihan terhadap Sandiaga Uno dianggap sebagai jawaban atas persoalan bangsa yang harus dijawab dengan tepat. Pasangan PS dianggap sebagai sosok ideal dalam menjawab persoalan kedaulatan bangsa yang terancam dan keterpuurukan ekonomi.
Secara rasional, PS merupakan sosok yang lebih dekat untuk menyelesaikan dua persoalan di atas. Dikatakan rasional karena Prabowo memiliki visi yang jelas dalam menyelesaikan persoalan kedaulatan bangsa yang tercabik-cabik. Peran dominan non pribumi dan asing dalam menguasai aset bangsa, benar-benar membuat bangsa Indonesia tak memiliki harga diri. Sementara Sandiaga Uno memiliki potensi yang besar dalam membantu menyelesaikan persoalan ekonomi yang menghimpit berbagai lapisan sosial masyarakat. Krisis ekonomi yang meresahkan masyarakat di berbagai level sosial tidak bisa diselesaikan dengan menjual simbol dengan mengedepankan nasionalisme dan religiusitas.
Sudah diketahui bersama bahwa Prabowo Subiyanto merupakan sosok Jenderal yang memiliki komitmen untuk mengembalikan wibawa bangsa Indonesia dengan menyelesaikan persoalan kedaulatan bangsa yang hilang. Sementara Sandiaga Uno memiliki deretan pengalaman dan sukses dalam menjalani bisnis dengan prestasi yang tak perlu dipertanyakan lagi.
Rakyat dan Korban Janji Politik
Rakyat selalu menjadi korban politik dan ekonomi serta harus menelan pil pahit ketika ada pertarungan untuk menentukan seorang pemimpin. Rakyat selalu menjadi obyek yang selalu dihadirkan dan menjadi target eksploitasi di setiap momentum pemilihan pemimpin baru. Uang, sembako atau souvenir selalu digandengkan, sebagai iming-iming, di tengah janji-janji politik. Calon pemimpin berjanji akan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, dan bahkan berjanji tidak akan menaikkan harga, menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan. Janji-janji itu digembar-gemborkan secara berulang-ulang di hadapan rakyat.
Rakyat hanya bisa mendengar dan tidak bisa memaksa untuk menagih janji-janji kosong itu ketika pemimpin berkuasa. Saat berkuasa, pemimpin itu seolah merasa tidak pernah memberi janji dan begitu mudah melaksanakan kebijakan yang berlawanan dengan janji politiknya. Disinilah awal mula kekecewaan rakyat terhadap pemimpin itu, dan hal itu berulang-ulang terjadi.
Rakyat biasa seolah melupakan perasaan kecewa dan penderitaan yang pernah dialaminya. Mereka begitu mudah melupakan peristiwa pahit itu dan rela hadir lagi di tengah kampanye politik guna mengulangi peristiwa terdahulu. Demikian pula apa yang dilakukan pemimpin, yang demikian mudah mengobral janji dan mudah mengingkarinya. Praktek politik uang dan gratifikasi juga terus dilakukan saat kampanye guna meraih simpati rakyat.
Islam sangat memuliakan pemimpin. Keberadaan seorang pemimpin sangat penting dan agung dalam Islam. Seorang pemimpin yang adil (imamun adil), menjadi orang pertama yang akan memperoleh perlindungan di hari kiamat. Dengan adanya satu orang pemimpin akan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Ketika seorang menteri berbuat adil, maka bawahannya akan mengikuti langkah dan jejaknya dengan mewajibkan bawahannya untuk melahirkan kebijakan yang mengandung rasa keadilan.
Apa yang dilakukan Nabi Yusuf telah mencatatkan dirinya sebagai seorng menteri yang berhasil dalam memagang amanah mengurusi urusan ekonomi rakyatnya. Kebijakannya dalam mengurus hajat hidup orang banyak benar-benar menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Mesir. Sebaliknya apa yang dilakukan Firaun telah membuat masyarakatnya menderita dan sengsara. Kekejaman dan kebengisan Firaun telah mengubur rasa keadilan. Kebijakannya benar-benar menghancurkan moral masyarakatnya karena harus tunduk, patuh, dan menyembah dirinya. Firaun merupakan sosok pemimpin yang membuat rakyatnya hilang kesadaran dan akal sehatnya, sehingga mengikuti apa saja yang menjadi kehendak Firaun. Rakyatnya dipaksa untuk menjalankan kebijakan tanpa harus mengedepankan nalar sehatnya untuk berani berpikir kritis.
Sudah saatnya rakyat untuk berpikir kritis dan tidak mudah menerima janji-janji politik, sehingga tidak melahirkan pemimpin yang tidak pernah peduli dengan kepentingan dan kebutuhan riil rakyatnya. Pemimpin yang tak peduli pada kepentingan rakyatnya tidak akan lahir ketika rakyat kritis dan mau menggunakan rasionya secara kritis. Rakyat yang kritis dengan menggunakan rasionya secara proporsional, akan melahirkan pemimpin yang adil, yang tidak mudah mengumbar janji dan mudah mengingkarinya.
**Penulis adalah dosen di UIN Sunan Ampel dan STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya
