Ini Dia Sikap Hamid Rizal, Terkait Klaim Cina Akan Laut Natuna

Arizki
364 view
Ini Dia Sikap Hamid Rizal, Terkait Klaim Cina Akan Laut Natuna
Arizki Fil Bahri
Drs.H.Abdul Hamid Rizal Msi (Bupati Natuna )

Natuna, Datariau.com-Masuknya Coast Guard China ke perairan Natuna menimbulkan reaksi keras dari Pemerintah Indonesia. Kini, TNI melalui Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I mengerahkan pasukan untuk Operasi Siaga Tempur di Natuna.Hal ini dilakukan sebagai respons atas adanya pelanggaran di wilayah perairan laut Natuna Utara.

Mensikapi hal tersebut  Datariau.com, mencoba Mengkonfirmasi kepada Bupati Natuna melalui Via Selulernya Jumat (3/01/20) Pertama sekali saya merasa sedih dan Prihatin akan kejadian tersebut, karena Negara Luar  yaitu Cina sudah berani masuk kedaerah kita tanpa izin.

Untuk itu saya selaku Bupati Juga mendukung penuh sikap TNI dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk menggelar kekuatan yang lebih besar lagi di Wilayah Natuna agar bisa memantau, mencegah dan menangkal setiap upaya gangguan kedaulatan terhadap Wilayah Republik Indonesia di Laut Natuna Utara. Ungkap Hamid.

selanjutnya  Masuknya nelayan-nelayan China yang dikawal oleh kapal Coast Guard yang juga dilandasi dengan argumen resmi dari Juru Bicara Kemlu China, Geng Shuang yang menyatakan bahwa perairan di sekitar Kepulauan Nansha (Spratly Islands) termasuk Laut Natuna Utara sebagai wilayah tradisional penangkapan ikan mereka, adalah bentuk gangguan terhadap kedaulatan Republik Indonesia.

Padahal hal tersebut sudah sangat jelas bahwa Klaim sepihak tersebut telah diprotes keras oleh Pemerintah Republik Indonesia karena ZEE Indonesia di perairan Natuna memiliki legal standing yakni UNCLOS 1982 tegas Hamid

Untuk itu dengan gangguan-gangguan tersebut Bupati Natuna juga Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat, agar supaya memperkuat/meningkatkan kedudukan pemerintahan di wilayah Kabupaten Natuna dan Anambas menjadi Provinsi Khusus.

karena berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan terhadap perairan laut sehingga tidak bisa berbuat banyak dalam menjaga dan mengelola wilayah perairan Natuna terang hamid

Dengan dijadikannya Natuna sebagai Provinsi khusus maka akan meningkatkan kewenangan dan kemampuan dalam menjaga,mengelola dan turut serta mengawal wilayah pantai dan laut di Natuna khususnya wilayah perbatasan yang saat ini merupakan kewenangan Provinsi Kepulauan Riau.

Serta Dengan segala kemampuan dan sumber daya yang ada, Pemerintah Kabupaten Natuna beserta warga masyarakat siap sedia mempertahankan kedaulatan NKRI di Natuna Pungkas Bupati Natuna (Ari)

Penulis
: Arizki fil Bahri
Editor
: Redaksi
Sumber
: datariau.com
Punya rilis yang ingin dimuat di datariau.com? Kirim ke email datariau.redaksi@gmail.com

Berita Terkait

Komentar