TEMBILAHAN, datariau.com - Proyek pembangunan Puskesmas yang berlokasi di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Inhil selain diduga tidak sesuai bestek, proyek tersebut kabarnya sudah satu pekan ini tidak dikerjakan lagi.
"Sudah satu pekan ini proyek puskesmas itu tidak ada orang kerja, menurut para pekerja katanya upah mereka belum dibayar," terang sumber yang dapat dipercaya kepada datariau.com, kemarin.
Sekarang kondisi pembangunan Puskesmas itu baru selesai pemasangan atap atas dan pemasangan batu dinding, tapi batu dinding belum terpasang semua. Ditanya selesai tidak pembangunan itu kira-kira tanggal 25 Desember 2017 ini, dikatakan sumber tidak mungkin selesai dikerjakan, mengingat waktu yang mepet dan pekerjaan masih banyak.
"Masih banyak lagi yang harus diselesaikan, kalau saya lihat kondisi pembangunan itu baru 60 persen," katanya.
Sebelumnya, proyek pembangunan puskesmas yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Inhil Tahun 2017 lebih kurang Rp5 miliar lebih yang berlokasi di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Inhil diduga tidak sesuai bestek.
Dari hasil tinjauan dan data yang berhasil dihimpun datariau.com di lapangan beberapa waktu lalu, ditemukan beberapa kejanggalan yang menyebabkan adanya indikasi penyimpangan.
Contoh pada lantai puskesmas bahwa bagian belakang sebelah kiri diduga tidak gunakan besi, sementara lantai lainnya menggunakan besi yang dijalin, selain lantai bawah juga ditemukan pada pembangunan awal pondasi.
Diduga saat pembangunan pondasi, besi yang dipasang tidak sesuai dengan gambar yang ada. Berdasarkan gambar, besi untuk pondasi dipasang 6 jalur, tapi temuan tim datariau.com di lapangan hanya dipasang 4 jalur.
Selain pekerjaan lantai dan pondasi yang diduga tidak sesuai bestek juga ditemukan pada pekerjaan pemasangan kayu terocok. Pemasangan terocok yang seharusnya 7 meter, di lapangan tampak terocok yang dipasang hanya kedalaman 5 meter.
Terkait temuan ini, Kepala Dinas Kesehatan Inhil Zainal Arifin saat dikonfirmasi datariau.com, Senin (18/12/2017) melalui selulernya menegaskan bahwa pembangunan itu ada tim yang memantau yakni BP4P dan menyarankan wartawan tidak perlu ikut membahasnya.
"Anda kan belum tahu RAB-nya, jadi saya rasa itu tidak perlu anda bahas, karena masih banyak lagi yang perlu anda bantu untuk program kesehatan. Karena masih banyak masyarakat miskin yang belum dapat kartu sehat. Itu sudah ada kaplingnya dan itu sudah dipantau oleh tim BP4P, semua pembangun fisik di Inhil ini untuk pengawasan kami serahkan di Kejaksaan. Jadi tidak usalah kita ganggu itu, karena bukan kewajiban anda untuk melakukan pengawasan itu," paparnya.
Terkait dugaan bangunan itu tidak sesuai bestek, Zainal kembali menegaskan agar persoalan itu tidak perlu dibahas. "Itu kan sudah ada tim pemeriksanya dari kejaksaan dan tidak ada kewajiban anda pertanyakan itu. Janganlah cari-cari kesalahan Dinas Kesehatan ya," pungkasnya.
