Pencemaran Sungai Pejangki, BLH Inhu Tunggu Hasil Labor

Admin
868 view
Pencemaran Sungai Pejangki, BLH Inhu Tunggu Hasil Labor
dok.
Kepala BLH Inhu Moch Setiya Budiono SH MH.

RENGAT, datariau.com - Pencemaran sungai Pejangki di Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Inhu yang diduga akibat limbah dari kolam penampungan limbah Pabrik Kelapa Sawit milik PT Sumatera Makmur Lestari (SML) masih dilakukan pengecekan.

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Inhu mengaku sampai saat ini masih menunggu hasil labor untuk membuktikan apakah sungai itu memang dicemari limbah sawit atau dari jenis lainnya.

Kepala BLH Inhu Moch Setiya Budiono SH MH kepada datariau.com, Senin (19/9/2016) di ruang kerjanya menegaskan, bahwa uji labor tentang dugaan pencemaran Sungai Pejangki di Kecamatan Batang Batang Cenaku telah selesai.

Beberapa waktu lalu tim BLH Kabupaten Inhu telah mengambil sampel berupa air sungai Pejangki yang diduga tercemar akibat kolam penampungan limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT Sumatera Makmur Lestari (SML). Hanya saja, pihak BLH Kabupaten Inhu belum menerima salinan hasil uji labor tersebut.

"Pihak labor di UPT Dinas PU Provinsi Riau menyatakan uji labor atas sample yang disampaikan telah selesai, namun sampai kini BLH belum mengetahui tentang hasil uji labor tersebut. Karena pihak labor hanya menyampaikan, bahwa pengujian sample sudah tuntas," terangnya.

Untuk mengetahui hasil uji labor, Bayu menegaskan akan mengutus staf-nya menjemput hasil uji sample tersebut. "Biasanya, hasil uji labor menyebutkan tentang baku mutu terhadap air sungai Pejangki," ungkapnya.

Ketika hasil uji labor menyebutkan air sungai Pejangki diatas baku mutu, lanjutnya, maka pihaknya akan memberikan sanksi adminitrasi kepada pihak perusahaan. Sanksi tersebut merupakan rekomendasi yang harus diterapkan oleh pihak perusahaan.

"Sanksi admintrasi tersebut jangan dianggap remeh. Karena bisa saja sanksi adminitrasi pertama berlanjut kepada peringatan kedua dan ketika tidak ada perubahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dapat dicabut izin lingkungan yang telah diberikan," tegasnya.

Untuk pengawasan setelah ada peringatan berupa sanksi admintrasi tersebut, tambah Kepala BLH lagi, akan dilakukan paling tidak dalam jangka waktu satu bulan.

"Makanya ketika teguran yang disampaikan, harus ada progres yang jelas dari perusahaan. Hal ini sebagai bentuk pembinaan dari BLH," pungkasnya.

Penulis
: Heri
Editor
: Riki
Tag: