PKL di Bundaran Keris, Pemerintah Berubah Seketika, Dari Penertiban Menjadi Penataan

Admin
558 view
PKL di Bundaran Keris, Pemerintah Berubah Seketika, Dari Penertiban Menjadi Penataan
Gambar: internet
Para pedagang di sekitaran bundaran tugu keris Jalan Diponegoro berjualan hingga ke badan jalan.

PEKANBARU, datariau.com - Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Mulyadi meminta Pemerintah Kota Pekanbaru untuk tetap menertibkan pedagang di sekitaran Bundaran Tugu Keris Jalan Diponegoro. Sebab, lokasi tersebut bukan tempat berjualan dan keberadaan pedagang di sana ilegal.

"Kita minta mereka Pemko untuk menutup itu karena seharusnya tempat itu tidak boleh berjualan. Solusinya pasti ada, bisa ditempatkan di tempat lain dan tidak boleh dipaksakan di tempat itu, banyak trotoar yang tidak bisa terpakai lagi dan juga berbagai kendaraan yang seharusnya bisa lewat dengan lancar menjadi terganggu," kata Anggota DPRD Pekanbaru Mulyadi, Selasa (8/9/2020).

Bukan hanya itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan bahwa kebijakan dari Pemko Pekanbaru tidak boleh kalah dengan kekuatan dari manapun. Termasuk juga dari para oknum-oknum pembeking tempat tersebut.


"Jangan sampai kebijakan pemerintah kalah oleh hal-hal seperti itu. Saya dapat informasi kalau yang jualan di Bundaran Keris katanya orang berduit semua. Pemko harus konsisten tegakkan peraturan, karena masyarakat juga butuh kepastian dan penegakan hukum harus ada kepastian hukum," tegasnya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Tengku Azwendi merasa kebingungan karena tindakan Pemko Pekanbaru yang berubah seketika saat akan dilakukan penertiban di lokasi tersebut.

Padahal kata, Sekretaris DPC Demokrat Pekanbaru ini, keberadan pedagang kuliner di bundaran keris kerap kali dikeluhkan karena tidak mematuhi protokol kesehatan, terlebih lagi saat ini Kota Pekanbaru penambahan angka pasien positif corona terus bertambah.


"Saya juga binggung tadinya penertiban sekarang penataan, yang benar sekarang yang mana. Yang jelas karena tidak ada izin, untuk pedagang dibundaran keris itu harus tetap dilakukan penertiban jangan ada aktivitas apa-apa disitu, keberadaan pedagang dibadan jalan kerap kali menimbulkan kemacetan terus aktivitas pedagang juga tidak memperhatikan protokol kesehatan inikan sangat membahayakan," tegas Azwendi Fajri.

Sebagaimana diketahui, tak seperti yang diinformasikan sebelumnya akan direlokasi ke lokasi lain, ternyata Pedagang Kaki Lima yang berjualan di area Bundaran Keris cuma ditata. Selain itu untuk pengelolaannya juga akan diarahkan ke satu pihak yakni ke Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Pekanbaru Kota dan Sail.

Plt Kasatpol PP Pekanbaru, Burhan Gurning, usai apel pelaksanaan penataan PKL Ahad, (6/9/2020) lalu, mengatakan, giat bersama tim gabungan yang dilaksanakan adalah untuk menata PKL yang ada di area Bundaran Keris dengan baik.

" Jadi tugas kita menata kembali PKL yang ada di sini dengan baik agar mengikuti protokol kesehatan. Jadi ditata ulang, pak wali sudah menunjuk pengelolanya kepada LPM yang ada di Kecamatan Sail dan Pekanbaru Kota," katanya, usai apel.

Jadi, kedepan, LPM lah yang akan mengatur termasuk parkir, denah lokasi, izin dan siapa yang akan berdagang di area bundaran keris tersebut.

"Kalau berjalan dengan baik, semoga ini bisa menjadi role model untuk kuliner dari kecamatan-kecamatan," terang Gurning.

Ditanyakan, apakah Pemko melegalkan PKL di area bundaran keris, Gurning, membenarkan. Sebab melihat kondisi masyarakat yang produktif.

Ditegaskan kembali, apakah dalam hal itu Pemko melegalkan jalan Diponegoro ujung yang semestinya untuk kawasan lalu lintas untuk dijadikan tempat berjualan PKL kuliner, Gurning, mengiyakan. Namun dengan jam tertentu yakni mulai pukul 16.00-22.00 WIB. (tim)

Tag:Pkl