Pansus DPRD Pekanbaru Gelar Rapat Pembahasan Ranperda Transportasi

Endi Dwi Setyo
103 view
Pansus DPRD Pekanbaru Gelar Rapat Pembahasan Ranperda Transportasi
Foto: Endi Dwi Setyo
Suasana Rapat Pembahasan Ranperda Transportasi

PEKANBARU, datariau.com - Pansus DPRD Pekanbaru menggelar rapat pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang transportasi. Rapat ini berlangsung di Ruang Paripurna Gedung Balai Payung Sekaki, Senin (11/10/2021).

Pembahasan pansus transportasi ini dihadiri oleh Dinas Perhubungan, PT Transportasi Pekanbaru Madani, PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP).

Rapat pansus dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Roni Pasla diikuti anggota lainnya Sigit Yuwono ST, Ali Suseno, Aidil Amri, Robin Eduar, Nurul Ikshan dan Wan Agusti.

Tampak hadir dalam rapat pansus ini Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Pekanbaru Yuliarso beserta jajarannya, Direktur PT TPM Azmi, Direktur PT SPP Heri Susanto Abbas dan Tenaga Ahli.

Ketua Pansus Roni Pasla menjelaskan, bahwa pada dasarnya PT TPM yang sebelumnya merupakan anak dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Pekanbaru yakni PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP). Namun, PT TPM tersebut nantinya akan dikembangkan manjadi Perseroda.

Hal ini sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) No 54 tahun 2017 menyebutkan bahwa PT SPP harus beralih ke Perseroan Daerah (Perseroda).

"Pada dasarnya ini adalah pengembangan dari PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) yang sebelumnya PT TPM itu adalah anak perusahaan,” katanya.

Roni menyebut, setelah pisah dengan PT SPP, PT TPM atau biasa dikenal dengan Bus Metro Pekanbaru ini diharapkan dapat menjadi Perseroda yang lebih mandiri, efektif serta efisien dalam melayani transportasi masyarakat.

"Ini hanya peralihan saja dari BUMD menjadi Perseroda," ujarnya.

Politisi PAN ini menambahkan, setelah ranperda transportasi ini selesai pembahasan dan nantinya akan disahkan menjadi Perda, maka Pemerintah diharuskan dapat menyediakan transportasi yang baik serta bisa memberikan pelayanan yang baik dan maksimal untuk masyarakat.

“Ini adalah layanan yang wajib disediakan pemerintah. Kalau sudah bersifat wajib, mau tidak mau harus dilaksanakan,” pungkasnya.

Penulis
: Endi Dwi Setyo
Editor
: Endi Dwi Setyo
Sumber
: Datariau.com