Indikasi Permainan BPN Pekanbaru di Sengketa Lahan, Komisi IV Sudah Jadwalkan Kunjungan ke Jamintel Kejagung

datariau.com
2.217 view
Indikasi Permainan BPN Pekanbaru di Sengketa Lahan, Komisi IV Sudah Jadwalkan Kunjungan ke Jamintel Kejagung
Foto: Endi
Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Zulfan Hafiz ST.

PEKANBARU, datariau.com - Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Zulfan Hafiz ST, melontarkan kritik keras terhadap Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, Muji Burohman yang dinilai tidak kooperatif dalam menangani persoalan sengketa lahan pembangunan swalayan terbesar di Jalan Jenderal Sudirman.

Padahal, Komisi IV sudah dua kali meminta BPN membawa dokumen resmi kepemilikan lahan, baik saat rapat maupun saat kunjungan lapangan, Jum'at (19/9/2025) kemarin. Namun, BPN tak kunjung memenuhi komitmen tersebut.

“Kita turun ke lapangan kemarin karena permintaan BPN sendiri untuk menghadirkan semua pihak terkait urusan sengketa tanah ini. Semua pihak sepakat membawa dokumennya, termasuk BPN sendiri. Tapi ternyata, ini sudah keduakalinya BPN tidak kooperatif, tidak bisa dipegang omongannya," kata Zulfan, Kamis (25/9/2025).

Zulfan menilai, sikap Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tersebut sangat memalukan bagi lembaga negara.

"Lucu saja, lembaga negara, lembaga pemerintah yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat justru seperti ini. Kita sangat mencurigai ada permainan BPN di situ, bahkan ada indikasi mafia tanah,” ujarnya.

Komisi IV DPRD Pekanbaru dalam waktu dekat akan melaksanakan kunjungan ke Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung serta Sekjen ATR yang membawahi Satgas Mafia Tanah.

“Minggu depan Komisi IV akan kunjungan ke Jamintel Kejagung, termasuk Sekjen ATR dalam hal ini Satgas Mafia Tanah. Nanti semua detail akan kita sampaikan, kita tidak ingin ada mafia tanah di Pekanbaru dan tidak ingin masyarakat selalu dikorbankan oleh pihak-pihak elit yang bermain,” tegas Zulfan.

Zulfan mengingatkan, kasus serupa tidak hanya terjadi di lokasi strategis Jalan Sudirman, tetapi juga banyak terjadi di kawasan lain.

“Ini kita baru bicara tanah di Jalan Sudirman yang lokasinya strategis dan luasnya luar biasa. Bagaimana dengan daerah lain? Sudah banyak laporan masyarakat masuk ke Komisi IV, ada yang punya sertifikat tanah sah, tapi muncul lagi sertifikat lain. Bahkan, ada kasus satu lahan punya sampai tiga sertifikat,” ungkap Zulfan.

Politisi NasDem ini pun meminta Kementerian ATR/BPN segera melakukan evaluasi terhadap Kepala Kantor BPN Pekanbaru atas persoalan sengketa tanah di Jalan Jenderal Sudirman yang rencananya dibangun Swalayan terbesar di Pekanbaru.

"Kalau ini tidak disikapi dengan baik, Kepala Kantor BPN ini perlu dievaluasi oleh Kementerian ATR. Kita ingin orang yang betul-betul profesional disini," pungkasnya. (end)

Halaman :
1
2
Semua
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar