PEKANBARU, datariau.com - Komisi I dan Komisi II DPRD Pekanbaru menggelar rapat gabungan bersama pihak ritel Alfamart, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta LSM Barisan Rakyat Anti Korupsi (BARA API), di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Pekanbaru, Rabu (7/1/2026).
Rapat dibuka langsung oleh Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid dan dipimpin Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru Zainal Arifin didampingi Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru Robin Eduar.
Turut hadir Wakil Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru Aidil Amri, anggota Komisi I Aidhil Nur Putra, Syafri Syarif, dan Victor Parulian. Dari Komisi II hadir Sekretaris Komisi II M Rizki Rinaldi serta anggota H Fathullah.
Hadir juga dalam rapat gabungan Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Kota Pekanbaru Quarte Rudianto, tiga orang perwakilan Alfamart, dan LSM BARA API.
Agenda rapat membahas laporan dari DPD LSM BARA API Provinsi Riau terkait dugaan pelanggaran perizinan dan tata ruang oleh salah satu gerai minimarket Alfamart yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso RT 04 RW 01, Kelurahan Muara Fajar Timur, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru.
Dalam laporan tersebut, LSM BARA API menyebutkan bahwa minimarket tersebut diduga beroperasi tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta melanggar ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB).
Hal ini dinilai bertentangan dengan sejumlah regulasi, di antaranya UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP Nomor 16 Tahun 2021, Perda Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, serta Perwako Pekanbaru Nomor 27 Tahun 2012 tentang GSB.
Selain itu, izin usaha minimarket tersebut baru diterbitkan pada tahun 2021, sementara syarat utama berupa IMB/PBG belum pernah dipenuhi. Kondisi ini dinilai menyebabkan izin operasional menjadi cacat hukum dan administrasi.
LSM BARA API juga menyampaikan bahwa sejak tahun 2018-2019 masyarakat sekitar telah menyatakan penolakan terhadap keberadaan minimarket tersebut, bahkan sempat menjadi perhatian DPRD Pekanbaru.
Namun hingga kini, usaha tersebut tetap beroperasi tanpa legalitas yang dinilai sah.
Tak hanya soal administrasi, bangunan tanpa IMB/PBG juga dinilai berpotensi membahayakan keselamatan konsumen dan warga sekitar karena tidak melalui proses verifikasi kelayakan bangunan. Hal ini dinilai melanggar hak konsumen atas keamanan dan keselamatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Dalam rapat gabungan tersebut, Komisi I dan Komisi II DPRD Pekanbaru menyepakati bahwa sebelum seluruh perizinan dinyatakan lengkap, minimarket tersebut diminta untuk tidak beroperasi.
Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru Zainal Arifin, menyampaikan bahwa pihaknya merekomendasikan DPMPTSP Kota Pekanbaru untuk turun langsung ke lokasi.
“Kalau persyaratan perizinan Alfamart di Jalan Palas, Muara Fajar itu tidak lengkap, kami minta DPMPTSP turun ke lapangan. Jika benar tidak lengkap, maka ditutup sementara,” tegas Zainal.
Ia juga mengungkapkan adanya persoalan data gerai Alfamart di Pekanbaru. Berdasarkan keterangan dinas, hanya sekitar 40 gerai yang tercatat resmi, sementara sekitar 100 gerai lainnya belum terdata secara rinci.
“Ini terjadi karena sistem OSS yang baru, sehingga dinas tidak mengetahui detail perkembangan seluruh gerai. Pengusaha berdalih sudah cukup mengurus melalui OSS tanpa mengindahkan aturan daerah,” jelasnya.
Politisi Gerindra ini menilai hal tersebut menunjukkan adanya tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, perlu ada pembahasan lanjutan termasuk evaluasi kebijakan oleh kepala daerah terkait kewajiban pemenuhan aturan daerah di luar sistem OSS.
"Mungkin kepala daerah bisa meninjau ulang kebijakannya seperti apa. Apakah memang harus mempersyaratkan aturan daerah atau hanya cukup dengan OSS saja, atau undang-undang hak cipta. Nah ini yang perlu didudukkan lagi," sebut Zainal.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru Robin Eduar menegaskan bahwa DPRD tidak ingin bersikap sepihak dan akan memastikan kebenaran laporan yang disampaikan masyarakat.
“Kami Komisi I dan Komisi II rapat bersama Alfamart dan DPMPTSP sesuai laporan dari LSM BARA API. Dari rapat tadi, memang ditemukan dugaan pelanggaran. Karena itu, kami minta DPMPTSP untuk mengecek langsung ke lapangan,” ujar Politisi PDI-P ini. (end)
