DPRD Kota Pekanbaru Pertanyakan Banyak Kartu KIS Masyarakat Tidak Aktif

datariau.com
783 view
DPRD Kota Pekanbaru Pertanyakan Banyak Kartu KIS Masyarakat Tidak Aktif
Foto: Endi
Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Ir Nofrizal MM. 

PEKANBARU, datariau.com - Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ir Nofrizal MM menyoroti adanya persoalan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang tidak aktif lagi karena jarang atau tidak pernah digunakan oleh masyarakat. Hal ini dikhawatirkan dapat menyusahkan masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

"Saya mendapat laporan, banyak masyarakat yang ingin berobat tapi KIS nya itu sudah tidak aktif lagi, otomatis masyarakat menjadi bingung. Kasihan kita melihatnya, ketika masyarakat ini butuh berobat tapi kartunya (KIS) malah ternyata tidak bisa digunakan," kata Nofrizal, Selasa (1/11/2022).

Menurut Nofrizal, persoalan penerima KIS yang dinonaktifkan ini harus mendapat perhatian serius karena menyangkut dengan kesehatan masyarakat. Sebab, KIS menjadi andalan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

"Masyarakat itu membutuhkan jaminan kesehatan karena kalau sakit itu membutuhkan biaya yang besar, jadi jangan sampai masyarakat tidak dapat menggunakan kartu KIS. Minimal 3 bulan sekali masyarakat itu mendatangi fasilitas kesehatan yang sesuai dengan rujukan KIS yang mereka miliki supaya kartu itu tidak otomatis nonaktif,” jelasnya.

Nofrizal pun mengajak Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan juga BPJS Cabang Kota Pekanbaru untuk dapat menggencarkan sosialisasi tentang bagaimana cara pembuatan, penggunaan dan pengaktifan kartu KIS kepada masyarakat.

“Ya, minimal sosialisasi di fasilitas kesehatan dan di ruang-ruang publik. Dibuat semacam imbauan dan spanduk, kemudian undang masyarakat dalam sosialisasi itu. Sehingga warga yang memiliki KIS yang nonaktif ini bisa hadir dan bisa dengar langsung," ujarnya.

Politisi PAN ini juga mendorong Pemko Pekanbaru untuk dapat menambah anggaran untuk program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) KIS dalam APBD Kota Pekanbaru Tahun 2023.

"Di tahun 2023 itu masih banyak masyarakat yang tidak tercover KIS. Jadi harapan kita ini dicover melalui KIS daerah. Maka dari itu, anggarannya ini harus dorong untuk meningkatkan KIS daerah supaya kuota masyarakat bisa bertambah sehingga bisa mudah mendapatkan pelayanan kesehatan," tutup Nofrizal. (end)

JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar