Kota Pekanbaru Siapkan Perda, Pelanggar Prokes Didenda Rp100 Ribu, Tidak Isoman Disanksi Rp500 Ribu

Admin
362 view
Kota Pekanbaru Siapkan Perda, Pelanggar Prokes Didenda Rp100 Ribu, Tidak Isoman Disanksi Rp500 Ribu
Foto: Endi Dwi Setyo
Pansus DPRD Pekanbaru menggelar rapat membahas Revisi Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat dari Penyebaran dan Dampak Covid-19, Senin (5/7/2021).

PEKANBARU, datariau.com - Pansus DPRD Pekanbaru menggelar rapat membahas Revisi Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat dari Penyebaran dan Dampak Covid-19, Senin (5/7/2021).

Berdasarkan hasil rapat tersebut, diketahui bahwa berdasarkan Perda itu nantinya, masyarakat wajib mengikuti protokol kesehatan, karena di dalam Perda itu nantinya akan diatur mengenai sanksi untuk pelanggaran prokes.

"Apabila masyarakat tidak mengikuti protokol kesehatan ketika ditemukan oleh petugas satgas, maka ada sanksi yang akan diterima. Untuk perorangan itu dikenakan maksimal Rp100 ribu," kata Penanggungjawab Pansus Ir Nofrizal MM, Selasa (6/7/2021).

Selain itu, lanjutnya, seseorang yang terkena Covid-19 wajib melakukan isolasi mandiri atau karantina, hal itu juga diatur dan dimasukkan dalam Revisi Perda tersebut.

Dikatakan Nofrizal, bagi masyarakat yang melanggar ketentuan isolasi mandiri tersebut akan dikenakan denda maksimal Rp500 ribu atau melalukan isolasi di ruangan tertentu/tempat khusus yang telah disediakan.

"Ketika seseorang dinyatakan positif covid-19, dia tidak mengikuti ketentuan tersebut seperti tidak mengikuti karantina atau tidak melakukan isolasi mandiri, lalu dia berkeliaran ini tentu akan besar dampaknya menjadikan orang lain tertular," terangnya.

Begitupun bagi para pelaku usaha juga wajib menerapkan protokol kesehatan. Hal ini tertuang dalam Revisi Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat dari Penyebaran dan Dampak Covid-19.

Politisi PAN ini menyebut jika pelaku usaha tidak mematuhi protokol kesehatan seperti melakukan kegiatan yang cukup ramai dan aktivitas di luar ketentuan, maka akan dikenakan ketentuan administratif berupa denda, penghentian sementara hingga pencabutan izin.

"Pelanggaran pertama didenda dulu, lalu tidak juga diindahkan maka pelanggaran kedua akan dihentikan sementara, setelah itu baru pencabutan izin. Apabila pencabutan izinnya, dia tetap beroperasi maka itu berimplikasi ke tindakan pidana itu bisa denda sebanyak-banyaknya itu mencapai Rp5 juta," tutupnya. (end)

Penulis
: Endi Dwi Setyo
Editor
: Riki Rahmat
Sumber
: Datariau.com