PEKANBARU, datariau.com - Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri SE, kembali turun ke masyarakat dalam agenda reses masa sidang ke-III tahun 2020. Kali ini Politisi Demokrat tersebut turun ke lokasi reses di Jalan Rawa Bening I Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukitraya, Ahad (28/6/2020).
Pada kesempatan reses ini, seperti biasa dilaksanakan dengan protokol kesehatan Covid-19, warga yang hadir dilakukan pengecekan suhu tubuh, diwajibkan menggunakan masker, cuci tangan menggunakan sabun dan menjaga jarak, Tengku Azwendi menerima berbagai aspirasi dari konstituennya.
"Artinya ini kan kita mencari informasi turun ke masyarakat, menanyakan langsung bertatap muka apa saja aspirasi mereka," kata Azwendi.
Salah satu yang menarik perhatian aspirasi yang masuk ke dirinya dalam reses tersebut, yakni mengenai adanya permintaan masyarakat untuk pemanfaatan lahan tidur. Aspirasi ini mendapat respon serius dari Wakil Ketua DPRD kota Pekanbaru Tengku Azwendi yang ingin menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan cara memasukkannya dalam usulan ranperda.
"Selagi kepentingan masyarakat, tentu menjadi perhatian kita, saya setuju mengolah lahan tidur menjadi lahan produktif, dari masyarakat untuk masyarakat, kita buat regulasi agar ada aturan, tanah itu diurus, dibenarkan dikelola masyarakat, sistem ini sangat baik, wacana itu dari Pemko sudah lama, saya baru dapat informasi dari reses ini, nanti kita bicarakan bersama Bapemperda," jelas Azwendi.
Selain mengenai lahan tidur, dalam reses ini juga disampaikan mengenai masih banyaknya masyarakat yang mengeluh akan lambatnya pengurusan administrasi kependudukan. Azwendi meminta pemerintah dalam hal ini Disdukcapil lebih proaktif menyelesaikan administrasi kependudukan dalam hal ini yang banyak dikeluhkan adalah pengurusan kartu tanda penduduk (KTP).
"Alasannya keterbatasan blangko dan sebagainya, kami mengingatkan kembali nantinya dinas terkait berkakaitan ketersediaan blangko dan sebagainya supaya kita mendapat kepastian. Juga menanyakan ke pemerintah pusat seandainya bisa atau tidak artinya ada ruang kebijakan untuk daerah untuk mengadakan blangko," ulasnya.
Juga persoalan yang saat ini populer dalam proses penerimaan peserta didik baru di sekolah dengan sistem zonasi, juga menjadi aspirasi dalam reses Tengku Awendi di Kelurahan Tangkerang Labuai. Azwendi menyoroti ketersediaan infrastruktur sekolah, bahkan dikeluhkan warga dalam reses itu, tidak ada sekolah dasar di daerah tersebut.
"Memang infrastruktur sekolah itu tidak merata, di sini saja tidak ada SD, mungkin koreksi kedepannya penambahan infrastruktur sekolah atau dengan adanya covid ini kita belajar mengajar dengan sistem online, tidak lagi dengan gedung meja kursi yang mahal tentu bisa secara online, sekarang perubahan masa," pungkasnya. (tim)
