PEKANBARU, datariau.com - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru, kini sudah mempersiapkan untuk mencari pejabat yang akan mengisi posisi 22 Lurah di Pekanbaru, pasca dibukanya lowongan tahap II beberapa waktu lalu. Hanya saja nampaknya, BKD menemui kesulitan. Karena minat pelamar minim hingga batas waktu yang sudah ditentukan.
Menanggapi persoalan ini, anggota DPRD Pekanbaru Zaidir Albaiza, Selasa (2/9/2014) menyarankan, agar Pemko memaksimalkan pejabat yang ada. Jangan hanya terfokus pada satu segmen saja, seperti alumni IPDN dan sebagainya.
"Tidak mungkin, pejabat yang memenuhi syarat Lurah (berdasarkan golongan dan kepangkatan) tidak ada. Tinggal lagi bagaimana nanti BKD mengawasi kinerjanya. Selama ini kan hanya wacana saja mengawasi itu," tegas Zaidir.
Seperti diketahui, hingga pekan kemarin baru 4 peserta yang mendaftar pada seleksi Lurah tahap II. Batas pendaftarannya sudah habis per 29 Agustus lalu. Dengan situasi ini, BKD mengambil beberapa opsi untuk tetap jabatan 22 Lurah tersebut terisi.
Opsi tersebut di antaranya memperpanjang waktu pendaftaran lagi, mengangkat pelaksana tugas (Plt) Lurah dan sebagainya. Dengan kondisi ini, dewan mengharapkan agar BKD tidak menunggu peserta harus penuh (22 orang).
Jika sudah sampai batas waktunya, lakukan seleksi peserta yang ada saja. Sebab, untuk hal ini, Walikota punya kebijakan, untuk menunjuk siapapun menjadi pembantunya di pemerintahan. Tentunya meski punya kebijakan, harus mau bekerja dan tidak punya catatan hitam.
"Itu tadi, tinggal membuat fakta integritas saja. Jika dalam target sekian bulan tidak ada perubahan, otomatis langsung dicopot. Karena itu hak prerogatif Walikota selaku pembina PNS. Kalau diperpanjang, tentunya akan memakan waktu lagi. Apalagi informasi ini tidak hal yang baru bagi PNS," tegasnya.
Politisi PKB ini mengharapkan, agar dalam waktu dekat semua jabatan Lurah di Kota Pekanbaru ini, sudah terisi. Sebab, hal ini akan berpengaruh pada pelayanan masyarakat. Jangan hanya karena program dan kepentingan pejabat teras, lalu kepentingan masyarakat jadi korban.
"Kalau sudah ada niat dan program yang jelas, ini tidak akan sulit. Hanya tinggal menjalankan sesuai on the track saja," sebutnya. (*)
