DPRD Riau Minta Pemerintah Perjuangkan Tenaga Honorer Riau

Ruslan
960 view
DPRD Riau Minta Pemerintah Perjuangkan Tenaga Honorer Riau
Foto: Istimewa
Dua legislator Riau selain membawa petisi ke DPR, juga membawa aspriasi terkait status dan nasib tenaga honorer di lingkungan Pemprov Riau kepada Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, (14/09/2018).

DATARIAU.COM - Dua legislator Riau selain membawa petisi ke DPR, juga membawa aspriasi terkait status dan nasib tenaga honorer di lingkungan Pemprov Riau kepada Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, (14/09/2018).

"Kami datang kesekian kalinya. Selain honorer Riau, sebenarnya juga mewakili honorer seluruh Indonesia yang statusnya belum jelas. Berharap pimpinan DPR memperjuangkan agar honorer memperoleh status yang jelas dan tidak dirumahkan," ujar Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman saat menyampaikan aspirasi ke Fadli Zon.

Didampingi anggota DPRD Riau Marwan Yohanis, Noviwaldy mengaku pihaknya telah lakukan langkah2 strategis dengan melakukan re-budgeting untuk menghindari langkah Pemprov Riau yang akan merumahnya honorer di lingkungan Pemprov Riau. Ancaman pengurangan tenaga honorer tersebut menyusul anggaran Pemprov yang tidak mencukupi.

"Dalam rapat anggaran kemarin, kami sudah berusaha agar mereka tidak dirumahkan, karena kami mulai menggali pendapatan dan agar sanggup membiayai mereka yang mencapai ribuan," kata Noviwaldy.

Noviwaldy yang karib disapa Dedet itu menambahkan bukan solusi tepat merumahkan honorer menyusul tidak tersedianya anggaran Pemprov Riau. Merumahkan honorer atau pengurangan honorer ini akan lebih berdampak buruk karena memperbanyak pengangguran.

Dedet berharap Pemprov Riau pun setuju penataan anggaran ini dengan mencoret besaran anggaran yang tidak bersentuhan langsung terhadap kepentingan masyarakat. Dibanding membuat pengangguran baru karena tidak punya dana, lebih baik menunda pembangunan atau beberapa proyek lainnya.

"Penundaan proyek tersebut tentunya tidak akan secara langsung merugikan masyarakat," kata  ketua DPP Demokrat bidang Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran.

Di hadapan Pimpinan DPR RI Dedet menyambut positif UU Aparatur Sipil Negara (ASN) telah  masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).  

"Tak sia-sia bolak balik ke DPR RI dan Kemen PANRB, perjuangkan Honorer Riau yang juga berpengaruh kepada honorer di Indonesia ini. Saya rasa setiap provinsi mungkin juga sedang berjuang keras seperti yang kita lakukan dengan lobi-lobi," ujarnya seraya berharap tenaga honorer dapat segera memperoleh kepastian status setelah UU ASN yang merupakan inisiatif dari DPR telah masuk Prolegnas.

"Semoga tahun 2019 dapat menjawab seluruh persoalan honorer dan tenaga honorer menjadi sejahtera dan profesional," kata Fadli Zon. (rls)

Editor
: Ruslan Efendi
Sumber
: datariau.com
Tag:
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar