DPRD Pekanbaru Kritik BUMD yang Belum Maksimal Menghasilkan PAD

datariau.com
600 view
DPRD Pekanbaru Kritik BUMD yang Belum Maksimal Menghasilkan PAD
PEKANBARU, datariau.com - Untuk meguatkan dan menambah capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan bisa memfungsikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Pekanbaru dengan maksimal.

Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST mengatakan, pimpinan atau kepala daerah dalam hal ini Walikota Pekanbaru harus mengevaluasi BUMD yang ada, apakah kurva menunjukan tren positif setiap tahunnya atau sebaliknya.

"Memang di catatan kita perjalanan BUMD belum profit atau menghasilkan. Makanya pada momentum perubahan perda terkait pernyataan modal yang mana salah satu poin di perda itu untuk pengelolaan pernyertaan modal diserahkan kepada BUMD yang secara terperinci yaitu PT Sarana Pembangunan Pekanbaru, ini yang akan kita bahas tindaklanjutnya seperti apa, apakah akan kita restui atau bagaimana kita akan bahas di pansus dan di Komisi," ungkap Sabarudi, saat berbincang besama wartawan, Kamis (26/12/2019).

Diketahui DPRD Kota Pekanbaru telah mengesahkan Perda Kota Pekanbaru terkait Perubahan kedua atas Perda No 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah BUMD dan Badan Hukum Lainnya.

"Untuk Pekanbaru BUMD kita masih subsidi terus, memang disatu sisi ada hal-hal yang dinilai wajar didalam subsidi tersebut karena terkait dengan pelayanan dengan masyarakat, disisi lain harusnya lebih menguatkan BUMD untuk bisa memberikan peningkatan PAD kepada pemerintah. Makanya nanti kita akan lihat sejauh mana perjalanan, lihat hasil audit yang dilakukan oleh konsultan audit dari BUMD, kalau memang hasilnya negatif ya tentu akan kita bicarakan lagi," tegasnya.

Karena menurut Politisi PKS ini lagi, BUMD yang orientasinya adalah mengejar profit atau keuntungan, maka harus ada upaya untuk mengejar profit tersebut dalam rangka menguatkan dan menambah PAD.

"Sebagai pimpinan daerah harus menganalisis dan mengevaluasi BUMD ini dan kurvanya harus naik terus tahun ke tahun. Kalau urusan sosial, urusannya pelayanan inikan sebenarnya ada di dinas dan kalau urusannya mencari keuntungan untuk meningkatkan PAD itu adanya di BUMD. Makanya sekarang itu trennya disetiap daerah untuk meningkatkan PAD pemerintah memfungsikan BUMD, namun yang menjadi persoalannya saat ini kita belum satu persepsi tentang ini," tandasnya. (dwi)
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar