APBD 2019 Turun, Komisi III DPRD Riau Suhardiman: Pemprov dan OPD Pemalas

Ruslan
849 view
APBD 2019 Turun, Komisi III DPRD Riau Suhardiman: Pemprov dan OPD Pemalas
Foto: Int
Ilustrasi

PEKANBARU, datariau.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkirakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019 berada di angka Rp8 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya, jumlah tersebut turun sebesar Rp2 triliun atau kurang lebih 20 persen. Menanggapi hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau mengaku heran dengan pemerintahan yang sedang berjalan saat ini.

   

"Kami menilainya pemprov dan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya pemalas. Tidak mau berinovasi. Padahal potensi untuk pemasukan banyak. Tapi tak pernah mau berupaya," ucap Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby, Jumat (24/8) siang.

Ia menceritakan, sejak jauh-jauh hari dewan telah berupaya memberikan ide pemasukan bagi pemprov. Akan tetapi ide tersebut seolah diabaikan. Terutama oleh OPD yang berkaitan dengan pendapatan. Lelaki bergelar Datuk Panglimo Dalam itu mencontohkan soal pajak permukaan air yang kerap disampaikan dewan. Begitu juga dengan pajak alat berat, seperti eskavator dan lainnya.

"Dua itu saja mereka garap, sudah bisa menambah pemasukan. Pesimistis dan tidak kreatif. Maunya cuma senang saja, menghabiskan uang yang ada. Kalau cuman menghabiskan, semua orang bisa," sebutnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah saat ini seperti tidak mampu mencarikan solusi dan jalan keluar. Bahkan dikatakan dia, pemprov tidak bisa mencarikan pendapatan untuk menutupi pengeluaran di OPD sendiri. 

"Bagaimana bisa mencari lebih. Menutupi pengeluaran OPD sendiri saja tidak bisa? Kami cukup heran selama ini tidak ada juga progres signifikan," tambahnya.

   

Tidak hanya Suhardiman, pernyataan senada juga dilontarkan Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman. Legislator asal Kota Pekanbaru itu menilai pemprov tidak pernah ada inovasi untuk menggenjot PAD. Soal dana perimbangan yang menjadi alasan pemprov menurunkan APBD 2019 menurut dia hal itu tidak masuk di akal. 

"Apa hubungannya dana perimbangan dengan PAD? Pendapatan itu jelas kerjanya Bapenda. Kalau hanya auto pilot sistemnya ya apa adanya," sebutnya.

    

Selaku pimpinan DPRD, dirinya juga tidak akan menurunkan target PAD pemprov. Karena pada tahun-tahun sebelumnya, target pemasukan selalu tercapai. Bahkan pemprov mendapat upah pungut atas PAD yang telah dicapai.

"Kami sampai saat ini belum ada pertemuan dengan pemprov guna membahas itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa," tuntasnya.

Editor
: Ruslan Efendi
Sumber
: riaupos.co
Tag:
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar