DATARIAU.COM- Badan Pengawas Obat dan Makanan
Republik Indonesia (BPOM RI) menegaskan komitmennya menjaga integritas
pengawasan obat untuk memastikan keamanan publik dan mencegah praktik suap
melalui kegiatan Leaders Dialogue yang digelar Senin, 23 Juni 2025.
Mengusung tema
'Integritas Dalam Kepemimpinan: Menggerakkan Perubahan Melalui Teladan dan
Tindakan', forum ini menjadi ruang refleksi dan penguatan nilai antikorupsi
bagi para pimpinan serta agen perubahan di lingkungan BPOM. Kepala BPOM Taruna
Ikrar menegaskan pengawasan terhadap komoditas obat dan makanan sangat
strategis karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas, namun besarnya nilai
ekonomi dari sektor ini membuatnya rawan terhadap penyimpangan.
"BPOM
termasuk lembaga negara yang sangat penting. Dampak ekonominya mencapai hampir
Rp6.000 triliun setiap tahun dari industri obat dan makanan, baik skala besar
maupun UMKM," ujar Taruna Ikrar. Menurutnya, tingginya kebutuhan
sertifikasi dan perizinan dari para pelaku usaha membuat posisi BPOM sangat
strategis dan bisa menimbulkan tekanan serta godaan terhadap integritas pegawai
dalam menjalankan tugas pengawasan.
"Kita tahu
pelaku usaha menginginkan percepatan perizinan. Semakin tinggi ketergantungan terhadap BPOM, maka
semakin besar pula tantangan menjaga integritas. Di tengah gempuran besar ini,
kita harus tetap mempertahankan nilai integritas," tambah Taruna Ikrar.
Dia menambahkan BPOM mencatat skor 83,98 dalam Survei Penilaian Integritas
(SPI) yang dilakukan KPK tahun lalu, namun angka ini tidak cukup jika tidak
dibarengi dengan implementasi nyata dalam pekerjaan sehari-hari.
"Jangan
cederai hati rakyat dengan tindakan yang tidak semestinya. Semakin tinggi
integritas kita, maka semakin terpercaya pula izin edar atau label BPOM yang
melekat pada produk obat dan makanan," lanjutnya. Acara ini juga
menghadirkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI periode 2015-2019,
Agus Rahardjo, sebagai narasumber utama yang memaparkan topik
"Membudayakan Integritas".
Agus
menggarisbawahi bahwa akar dari banyak kasus korupsi di Indonesia adalah
gratifikasi yang dibiarkan terjadi dan dianggap biasa. "Gratifikasi itu
dekat sekali dengan suap. Kasus korupsi paling banyak di Indonesia adalah suap.
Agama juga sudah mengajarkan bahwa diberi sesuatu di luar gaji itu bukan hak
kita," ujarnya. Agus memaparkan sembilan poin penting dalam membangun
budaya integritas, salah satunya pentingnya sistem gaji atau remunerasi yang
layak bagi pegawai karena selama kebutuhan dasar belum terpenuhi, praktik
korupsi sulit dihindari.
Dialog ini juga
menjadi ruang terbuka bagi peserta untuk menyampaikan tantangan nyata dalam
menjaga integritas di lapangan. Salah satunya disampaikan oleh Inspektur I
BPOM, Adam PWA Wibowo, yang mengungkapkan dilema etika bagi pegawai BPOM yang
berlatar belakang apoteker tapi tidak dapat menjalankan praktik di fasilitas
kesehatan karena risiko benturan kepentingan. Pengalaman lain disampaikan oleh
Nesha Sitompul, Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Ahli Pertama, yang pernah
menghadapi situasi gratifikasi saat melakukan pengawasan.
Menanggapi hal
tersebut, Agus Rahardjo kembali mengingatkan pentingnya efisiensi dan sikap
tegas terhadap godaan gratifikasi. "Jangan sampai tidak efisien menjadi
budaya orang timur. Kita harus terus memperbaiki diri, mulai dari sistem hingga
perilaku," ujar Agus. Dia juga menekankan pentingnya jumlah pegawai yang
efisien, aturan dan kode etik yang jelas, serta sistem pengawasan internal yang
berjalan optimal dengan kepemimpinan yang memberi teladan sebagai faktor
penting memperkuat integritas organisasi.***
Sumber:Liputan6.com
