17 Kasus KLB Keracunan Pangan MBG, BGN Ungkap Penyebabnya

Rezki Ribhi Marsya Putri
660 view
17 Kasus KLB Keracunan Pangan MBG, BGN Ungkap Penyebabnya
Foto: Ruang Bicara
Ilustrasi Program Makan Bergizi Gratis.

DATARIAU.COM - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) belakangan mencatat 17 kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan program makan bergizi gratis. Ke-17 kasus tersebut terjadi di 10 provinsi Indonesia, termasuk Jawa Barat.

Menurut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, masalah kesehatan yang dialami penerima MBG didasari sejumlah hal. Salah satunya, kesegaran bahan baku sebelum diolah dan didistribusikan.

Dadan mengaku masih menemukan bahan baku tidak layak, tetap disajikan pada menu MBG. Karenanya, ke depan pemantauan bahan baku diupayakan lebih selektif.

Selain persoalan bahan baku, masalah kesehatan yang juga muncul adalah proses waktu masak terlalu lama. Proses yang memakan waktu lama membuat kualitas pangan yang disajikan tidak lagi 'fresh' saat diberikan pada penerima MBG.

Hal itu yang kemudian terjadi pada kasus keracunan pangan di Bandung hingga Tasikmalaya.

"Jadi nanti agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak memasak terlalu lama, antara waktu memasak dan penyiapan diperhatikan betul, kita juga ingin meningkatkan protokol keamanan terkait batas toleransi makanan diterima, juga sesampainya di sekolah agar langsung dikonsumsi," bebernya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (21/5/2025).

Bukan tanpa sebab, beberapa keracunan pangan MBG juga terjadi karena penundaan pemberian makanan, meski sudah tepat waktu didistribusikan ke sekolah.

"Tepat waktu dikirim, tetapi ada acara sekolah, jadi konsumsinya terlambat dan ada beberapa makanan yang menjadi basi," tutur dia.

"Ini hal yang kita tingkatkan," lanjutnya.

BGN juga berencana melakukan uji organoleptik, yakni uji tampilan aroma, rasa, hingga tekstur. Bila makanan sudah berubah dalam bentuk rasa, akan ditunda diberikan dan digantikan dengan menu baru.

Terakhir, Dadan melihat sejumlah wilayah yang mencatat kasus keracunan pangan lebih sering ketimbang wilayah lain, dalam kurun tiga hingga empat bulan. Dalam kasus ini, Dadan tegas memutuskan evaluasi SPPG untuk kemudian diberikan pelatihan dan penambahan keterampilan, demi menekan risiko kasus yang sama terjadi di masa mendatang.

"Tentu ini kami menjalaninya melibatkan semua pihak, termasuk Dinas Kesehatan, ahli lingkungan, serta ahli-ahli yang bergerak di food and beverages, termasuk di BPOM RI," pungkasnya.

Sumber: detik.com

JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar